- iStock
VIVAnews – Sebut saja namanya Wati. Lulusan sekolah menengah atas ini ingin berbakti pada kampung halamannya di Pulau Buru dengan melamar menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ada beberapa posisi CPNS yang dibuka. Pendaftaran CPNS dilakukan secara online.
Namun, kampungnya di pelosok pulau di Provinsi Maluku itu tak memiliki koneksi Internet yang memadai. Wati lalu meminta tolong pada sepupunya yang bermukim di Kota Ambon untuk mendaftarkannya melalui Internet di Ibu Kota Provinsi Maluku itu.
Tapi, “Di Ambon, juga susah Internet, harus cari warung Internet,” kata Donny BU, peneliti senior di Information and Communication Technology (ICT) Watch, ditemui VIVAnews pada awal Oktober 2014 ini. Sepupu Wati pun pergi ke warung Internet. Ternyata, warnet sudah penuh dengan orang yang sibuk mendaftarkan diri atau kenalan menjadi CPNS.
Wati akhirnya berhasil mendaftarkan diri. Namun, dia menemukan kenyataan pahit, kebanyakan yang mendaftarkan diri untuk posisi CPNS di Pulau Buru berasal dari luar kampungnya.
Jadi, kata Donny, alih-alih efisiensi dan menghindarkan korupsi dengan pendaftaran secara online, yang muncul justru kesenjangan dan inefisiensi baru. “Pemerintah bicara e-government, tapi infrastruktur tidak ada, yang ada ya kesenjangan,” kata pengajar di Universitas Bina Nusantara itu.
Kesenjangan Digital
Hingga akhir 2013, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pengguna Internet Indonesia menembus angka 71,19 juta, meningkat 19 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Samuel Abrijani Pangerapan, baru 28 persen dari populasi Indonesia, masih jauh dari target 50 persen populasi seperti tercantum dalam Millennium Development Goals pada 2014.
Penetrasi Internet tertinggi di Jakarta, 42,8 persen. Terendah, Papua Barat dengan hanya 15 persen. Secara umum, kata Samuel, penetrasi Internet di kawasan timur Indonesia sangat kecil, jauh di bawah rata-rata nasional.
Dan sebagian besar koneksi Internet itu mengandalkan jaringan telepon seluler atau nirkabel 2G atau 3G. Masyarakat Telematika (Mastel) menyatakan, hanya 3 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses pita lebar atau generasi keempat. Dan jelas, akses ini terbatas di kota-kota besar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Tak mengherankan, kecepatan Internet di Indonesia tergolong parah di skala global. Tahun 2014, kecepatan rata-rata adalah sekitar 2,5 megabite per detik (Mbps) alias urutan ke-101 dari seluruh negara. Posisinya jauh di bawah Singapura yang menduduki peringkat 21, Malaysia di urutan ke-69, dan Vietnam di posisi 90. Sementara itu, urutan pertamanya diduduki oleh Korea Selatan dengan kecepatan rata-rata 24,6 Mbps.
Padahal, kata Ketua Umum Mastel Setyanto P Santosa, koneksi pita lebar berkorelasi positif dengan produk domestik bruto sebuah negara. "Dalam studi yang dilakukan Bank Dunia pada 2009, sudah dinyatakan bahwa setiap kenaikan 10 persen penetrasi TIK (Broadband atau pita lebar) akan meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar 1,38 persen," katanya, Selasa 26 Agustus 2014.
Indonesia, kata Setyanto, sebenarnya bisa menjadi salah satu negara yang mengambil manfaat ekonomi dari keberadaan kemajuan teknologi. Indonesia bisa meraih keuntungan, seperti pada sektor pembangunan, bisnis, transportasi, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan yang saat ini membutuhkan telekomunikasi di dalamnya.
"Pengguna internet Indonesia sudah mencapai angka 75 juta, 80 persennya berusia antara 15-55 tahun dan pada umumnya, kita masih menggunakan jaringan nirkabel (wireless) jadi sinyalnya ndut-ndutan," ucapnya.
