- Antara/Andika Wahyu
“Wapres itu tugasnya pengawasan. Jadi tidak akan tumpang tindih. Pekerjaan banyak kok tumpang tindih. Pekerjaan bergunung-gunung,” kata Jokowi.
Sekretaris Kabinet, Andi Widjojanto, menegaskan pembentukan Kantor Staf Presiden bukan untuk mengerdilkan lembaga lain. Tapi justru untuk mensinergikan dengan semua unit-unit yang berada dalam lingkungan Kepresidenan. Mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kepala Staf Presiden, kata Andi, juga tidak bisa memanggil menteri dalam melakukan tugasnya. Melainkan hanya melakukan koordinasi.
"Berkoordinasi untuk kemudian mengawasi, apakah program-programnya sudah sesuai dengan arahan Presiden,” kata Andi.
Selain itu, Kantor Staf Presiden juga tidak bisa melibatkan Wakil Presiden dalam melakukan tugasnya. "Interaksi dengan wapres, ya presiden sendiri," kata dia.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menjelaskan Kantor Staf Presiden dibentuk atas dasar kebutuhan organisasi. Dia mendeskripsikan seperti dalam sebuah organisasi.
“Untuk membantu ketua, maka ditunjuk sekretaris. Fungsinya adalah membantu ketika dibutuhkan. Intinya kerja bersifat kolektif,” kata Pratikno kepada VIVA.co.id.
Pratikno menjelaskan, lembaga baru ini diperlukan menyusul ada beberapa nomenklatur yang baru juga. Tercatat, ada dua menteri koordinator baru di Pemerintahan Jokowi-JK yakni, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan yang dijabat Puan Maharani dan Menteri Koordinator Kemaritiman yang dijabat Indroyono Soesilo.
Pratikno mengatakan, nomenklatur baru itu membutuhkan masukan juga. Sehingga, KSP ini bisa turut membantu kerja Menko.
"Nanti sambil jalan, kami akan menata organisasi di dalam. Karena ini untuk mendukung unit-unit organisasi yang di luar. Karena ada beberapa kantor baru yang di luar seperti Menko Kemaritiman, itu membutuhkan dukungan staf yang nanti dimanfaatkan," jelasnya.
Sebenarnya, seperti apa Kantor Staf Presiden ini diharapkan bekerja dan berfungsi? Kata Pratikno, pola kerjanya mengikuti negara-negara dengan demokrasi yang sudah matang seperti Amerika Serikat. "Sebetulnya itu kayak kantor kepresidenan eksekutif seperti di Amerika," kata dia.
Nantinya, unit ini bisa dengan cepat merespons isu-isu strategis bagi pemerintah. Karena pemerintah perlu bekerja dan mengantisipasi isu-isu yang muncul. “Jangan sampai kita ribut dengan kelembagaan dan kemudian kita tidak segera melakukan program-program untuk rakyat. Itu yang kita hindari,” kata Pratikno.
Bagi-bagi Jatah Dianggap Sah
Tak ada makan siang gratis pastinya. Idiom sederhana ini penuh makna. Tak ada imbalan tanpa kerja. Begitu yang terjadi dalam dunia politik.
Tak hanya di lembaga baru Kantor Staf Presiden. Di Badan Usaha Milik Negara, juga diisi mantan relawan, kader partai penguasa dan orang-orang dekat Jokowi.
Pemilihan relawan dan orang partai politik untuk masuk ke BUMN menuai kritik. Banyak publik yang meragukan kemampuan relawan dan orang-orang partai politik untuk memegang jabatan penting di perusahaan pelat merah.
Menteri BUMN, Rini Soemarno, gerah mendapat banyak tanggapan miring itu. ”Tolong deh, semua ada prosesnya," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 10 April 2015.
