Jatuh Bangun Partai Buruh

Era Partai Buruh

Mantan Rektor London School of Economics, Anthony Giddens, dalam artikelnya di laman New Statesman, 7 Mei 2010, menulis era Partai Buruh telah berakhir, dengan hanya sedikit yang sudah dicapai.

Terutama dalam dua dekade terakhir, Partai Buruh disebutnya lebih dari sekedar mengecewakan. "Telah menjadi bencana. Buruh memimpin serangan terhadap kebebasan sipil, cita-cita kiri dikhianati," tulisnya.

Giddens menegaskan Partai Buruh gagal membuat dampak pada ketidaksetaraan. "Terburuk dari semua adalah perang di Irak. Buruh menjanjikan fajar baru, dan banyak yang merasa dikhianati."

David Blunkett, mantan menteri dalam negeri Inggris pada masa pemerintahan Tony Blair, mengatakan publik membenci Tony Blair atas keputusannya menyetujui invasi ke Irak pada 2003.

Apa pun nilai positif yang terdapat dalam pemerintahan Blair, telah tertutup oleh keputusannya menjerumuskan Inggris ke dalam perang di Irak, yang dimulai oleh Amerika Serikat (AS).

Baca Juga

Sejarah Gerakan Buruh di Indonesia

Tony Blair menjadi pemimpin Partai Buruh pada tahun 1994.

Dikutip laman Independent, 12 Oktober 2014, Blunkett ragu publik dapat melupakan Irak. Tony Blair terpilih menjadi pemimpin Partai Buruh pada 1994, kemudian menjadi PM pada 1997-2007.

Pada Mei 1997 Partai Buruh memperoleh kemenangan besar dalam sejarah pemilu, menjadikan Blair sebagai PM termuda di usia 43 tahun. Dia mendapat 93 persen dukungan pada September 1997.

Retorika Jalan Ketiga

Pada tahun pertamanya, Blair memperkenalkan UU Upah Minimum, UU HAM dan UU Kebebasan Informasi. Dilanjutkan dua tahun kemudian, dengan komitmen Jalan Ketiga pada 1999.

Retorika yang didorong oleh Blair, merujuk pada konsep Jalan Ketiga Anthony Giddens, yang diklaim sebagai kerangka berbeda di antara dua doktrin bertentangan, sosialisme dan neo liberalisme.

Beberapa pengamat menyebutnya sebagai pragmatisme. "Kritik lain dan terkait tentunya, Jalan Ketiga tidak lain dari upaya mentah, untuk membangun koalisi palsu antara si kaya dan miskin," tulis editor BBC, pada 27 September 1999.

Palsu karena membujuk si kaya dengan meyakinkan mereka, bahwa perekonomian akan membaik dan kepentingan mereka tidak terancam. Sebaliknya menjanjikan si miskin, dunia yang bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan.

Giddens dalam analisanya, merujuk pada perubahan dunia, menyebut Jalan Ketiga sebagai respon terhadap perubahan itu. Bukan sekedar oportunisme pemilu, tapi respon rasional pada situasi sosial politik dan ekonomi baru.

Artikel Giddens 11 tahun kemudian, adalah kritik keras terhadap kegagalan Partai Buruh. tapi sebagai pendukung Jalan Ketiga, Giddens berargumen Partai Buruh era Blair, belum menjadi Partai Buruh Baru yang diinginkan.

"Sejak awal arsitek Buruh Baru menawarkan diagnosis yang menarik, tentang mengapa inovasi dalam politik kiri-tengah diperlukan. Ditambah dengan agenda kebijakan yang jelas," tulis Giddens.

Halaman Selanjutnya

PragmatismeIdeologi bagi partai politik sekarang ini, lebih tampak sekedar istilah. Tidak ada batas tegas antara konservatif, liberal, demokrat dan sosialis, kecuali pragmatisme di mana Singapura menjadi salah satu contoh sukses.Lee Kuan Yew membangun Singapura sebagai negara demokrasi tanpa kebebasan politik, konservatif tanpa menutup diri pada perubahan, tanpa istilah tertentu seperti Jalan Ketiga atau lainnya.Pendiri Singapura itu mengedepankan pembangunan ekonomi. Jatuh bangunnya Partai Buruh di Inggris juga sangat terkait dengan situasi ekonomi, membuat mereka dalam situasi dilematis saat ekonomi terpuruk.Partai Buruh mengkhianati buruh, jika memangkas anggaran untuk tunjangan sosial, menaikkan pajak. Menurunnya perekonomian jelas membuat Partai Buruh kesulitan memenuhi janji kesejahteraan sosial bagi publik.Bagaimana membuka lapangan kerja tanpa investasi, tapi sebaliknya investor menuntut upah pekerja serendah-rendahnya. Politik modern tidak lagi memperlihatkan banyak perbedaan dalam ideologi.Giddens menulis, untuk kembali bangkit Partai Buruh harus menyusun langkah radikal. "Waktunya untuk meninggalkan istilah. Reformasi kesejahteraan akan diperlukan, bahkan lebih ketika efisiensi anggaran menjadi prioritas," tulisnya."Pemikiran ulang fundamental dibutuhkan, kebijakan baru harus diciptakan. Rekonstruksi idiologis memiliki peran yang menentukan. Titik awalnya adalah mendefinisikan kembali peran ruang publik," katanya.Giddens menyebut perlunya membangun satu bentuk kapitalisme yang bertanggungjawab, digabungkan dengan pendekatan yang memuaskan pada isu-isu keberlanjutan. (ren)

Baca Juga

Rumah Politik Buruh