- VIVA.co.id/Zulkarnaini Muchtar
VIVA.co.id - Dua kapal reyot berwarna hijau dan ditumpangi ratusan orang terlihat terombang-ambing di Laut Andaman dekat Thailand pada 14 Mei lalu. Dari kejauhan para penumpang kapal itu berteriak: "Allahu Akbar. Kami warga muslim Rohingya dari Myanmar. Kami kelaparan dan haus serta membutuhkan pertolongan".
Seakan belum cukup tragis, informasi yang dikutip Harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH), Sabtu, 16 Mei 2015, ada 10 orang warga Rohingya di dalam kapal yang meninggal dalam perjalanan mengerikan selama dua bulan dari Myanmar untuk menuju ke Malaysia. Karena tidak memiliki tempat penguburan yang layak menurut warga Rohingya, jasad mereka dilempar ke laut begitu saja.
Perahu lain yang melihat kedua kapal itu langsung membantu melemparkan botol minum dan makanan. Personel patroli laut Thailand tak lama kemudian juga muncul dan memberikan bantuan.
Tetapi, Angkatan Laut Thailand tak menarik perahu ke daratan. Melainkan tetap mendorong perahu ke tengah laut.
Padahal, kemungkinan besar terdapat sekitar 150 penumpang di dalam satu kapal. Bila ditengok ke dalam kondisi kapal yang ditumpangi para pengungsi Rohingya sangat kumuh dan menyedihkan. Mereka hanya menggunakan kapal penangkap ikan yang biasa digunakan nelayan.
Pria, wanita, dan anak-anak berada dalam satu tempat dan berdesak-desakan. Sementara, oknum yang berniat menyelundupkan mereka malah meninggalkan di tengah laut setelah mengambil untung. Semula, mereka menjanjikan akan membawa ratusan warga Rohingya itu menuju ke Malaysia.
Namun, karena adanya pengetatan di wilayah perbatasan menuju ke Thailand, para penyelundup memilih jalur laut dan membiarkan warga Rohingya hidup terlunta-lunta.
Harian Inggris, The Guardian, Rabu, 13 Mei 2015 lalu menyebut, warga Rohingya sengaja menyasar Malaysia, lantaran dianggap sebagai salah satu tempat persembunyian yang aman. Sementara, negara lain justru menangkap manusia perahu dalam beberapa tahun belakangan.
Warga Rohingya di Negeri Jiran diberikan dokumen yang dikeluarkan Badan PBB yang mengurus pengungsi, UNHCR. Organisasi tersebut mengakui bahwa warga Rohingya telah terusir dari negara asalnya dan perlu dilindungi.
Jika merujuk kepada sejarahnya, Rohingya merupakan warga yang didominasi etnis Muslim. Mereka termasuk kaum minoritas dan berjumlah 800 ribu orang di wilayah barat negara bagian Rakhine.
Laman Huffington Post, Rabu 20 Mei 2015 melansir lebih dari 140 ribu orang Rohingya Myanmar ditempatkan di kamp-kamp yang menyeramkan usai terjadi konflik regional dengan umat Buddha di sana. Sebanyak 80-90 persen penduduk Myanmar memang diketahui pemeluk agama Buddha.
Terlepas dari jumlah mereka yang mayoritas di Myanmar, namun banyak yang meyakini agama mereka akan hilang di milenium selanjutnya. Hal itu kian menjadi-jadi ketika bhiksu radikal yang bermukim di Mandalay, Ashin Wirathu, kerap menyerukan ketakutan adanya invasi Islam melalui unggahan di media sosial Facebook, tanpa adanya dasar yang jelas.
Alhasil, warga Rohingya kerap diperlakukan secara diskriminatif. Berdasarkan laporan The United States Holocaust Memorial Museum yang dirilis bulan ini berjudul "Mereka Ingin Kami Semua Pergi: 'peringatan awal genosida di Burma'", dipaparkan dengan jelas bagaimana etnis Rohingya diperlakukan di negara asalnya.
Mereka kerap dijadikan subjek tak manusiawi mengenai kebencian, tindak kekerasan fisik, pembatasan ruang gerak, penyitaan lahan, kekerasan seksual, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan kehilangan kewarganegaraan. Bahkan, terdapat aturan khusus yakni UU di tahun 1982 yang berisi Pemerintah Myanmar tidak memasukkan Rohingya sebagai warga mereka.
Saling Ping-pong
Dengan situasi yang demikian parah, maka tak heran jika mereka memutuskan kabur dari negaranya dan mencari tempat baru untuk berlindung. Badan PBB untuk penanganan pengungsi, UNHCR, mengatakan total terdapat sekitar 25 ribu pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang melarikan diri dari negara asalnya.
Total angka itu hanya di tiga bulan pertama tahun 2015. Bahkan, mengalami peningkatan di periode yang sama di tahun 2014 lalu. Uniknya, warga dari kedua negara itu kendati memiliki akar yang sama, tetapi sangat bertolak belakang.
Pengungsi Bangladesh kabur dari negaranya lantaran tidak puas terhadap perkembangan ekonomi dan tetap berada dalam kemiskinan yang akut. Motif ekonomi menjadi alasan utama mengapa mereka kabur. Pada faktanya, mereka pun tidak saling berkawan saat hidup di laut. Sebab, sering kali, pengungsi Rohingya dipukul, bahkan ada yang dibunuh karena terlibat perebutan makanan.
Seakan belum usai penderitaan warga Rohingya, perahu mereka yang terapung-apung di perairan dekat dengan Malaysia, Thailand dan Indonesia, malah sempat didorong kembali ke tengah laut.
Karena tak ingin menerima para pengungsi yang notabene imigran ilegal, ketiga negara itu seolah saling ping-pong perahu mereka.
Stasiun berita Channel News Asia, Selasa, 12 Mei 2015 melaporkan ketika tiba di perairan Indonesia, perahu yang berisi ratusan pengungsi Rohingya sempat didorong kembali ke laut oleh TNI Angkatan Laut. Sebelum dikembalikan ke laut, mereka diberi makanan dan minuman.
Namun, juru bicara TNI AL, Manahan Simorangkir membantah telah mendorong perahu imigran ilegal dan diarahkan ke perairan Malaysia, negara tujuan akhir mereka.
Belum cukup, TNI Angkatan Laut turut melarang nelayan Aceh membawa pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di tengah laut ke daratan. BBC Indonesia, Senin, 18 Mei 2015 melansir kedua nelayan Aceh itu dilarang menyelamatkan para pengungsi Rohingya dari laut. Kendati, kapal mereka tenggelam sekalipun.
Laporan itu kembali dibantah melalui Kepala Pusat Penerangan TNI, Fuad Basya. "Jangan sampai ada nelayan kita menjemput mereka (kaum Rohingya) ke luar batas laut kita. Kemudian, keluar dari kapal dan masuk perahu nelayan lalu masuk ke wilayah kita. Itu yang kita larang," ujar Fuad seperti dikutip BBC Indonesia.
Fuad menambahkan, TNI memiliki kewajiban menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk di laut. Jika orang asing ingin memasuki wilayah daratan Indonesia, maka tetap harus menggunakan dokumen resmi.
Senada dengan Indonesia, sikap Malaysia tak kalah keras. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Wan Junadi Tuanku Jafar, menegaskan, mereka akan menggunakan tindakan yang lebih tegas, termasuk mendorong balik perahu dan mendeportasi para imigran ilegal.
Langkah ini sebagai pesan kepada para imigran tersebut. "Kami tak menginginkan kehadiran mereka di sini," ujar Wan Junaidi seperti dikutip harian Inggris, The Guardian.
Dia menambahkan, Negeri Jiran tak siap menerima sekian banyak orang masuk ke dalam tepi pantai. Sementara, bagi imigran ilegal yang telah terlanjur masuk Malaysia akan segera dipulangkan. Wan Junaidi menyebut, pemerintahnya hanya akan mempertimbangkan menyelamatkan pencari suaka dengan alasan kemanusiaan seperti jika perahu mereka terbalik.
Sementara, Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, menggunakan pernyataan yang langsung menuding Myanmar. Najib mengatakan, seharusnya Malaysia tidak dibebani dengan isu pengungsi Rohingya karena secara khusus akar permasalahannya bukan datang dari negaranya.
Negeri Jiran merasa keberatan, karena selama ini telah menampung sekitar 120 ribu pengungsi dari Myanmar.
"Untuk mengatakan bahwa kami tidak mengakomodir atau malah menambah permasalahan kemanusiaan tidak lah benar. Malaysia telah memainkan sebuah bagian yang besar, tetapi kami bukan sumber dari permasalahan pengungsi ini," kata Najib seperti dikutip laman The Star.
Najib turut menegaskan, dengan memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya, bukan berarti semua orang bebas memasuki Malaysia.
Respons Thailand pun setali tiga uang. Kantor berita Reuters, Jumat 15 Mei 2015, melansir pernyataan Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha yang emoh menerima pengungsi Rohingya lantaran khawatir mereka akan mencuri lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Prayuth menambahkan, negaranya tak memiliki sumber untuk mendanai para imigran.
"Jika mereka semakin bertambah banyak, maka kami tak akan bisa menjaga mereka dengan baik. Di mana kami akan menempatkan mereka?" tanya Prayuth.
Dia menambahkan, kini Thailand juga harus mencari sebuah tempat untuk mereka menetap. "Bisa jadi di masa mendatang, jika jumlah dari mereka kian banyak yang datang, maka hal tersebut dapat menyebabkan masalah. Mereka dapat mencuri lapangan pekerjaan dan kehidupan warga Thailand," kata pemimpin dengan pangkat jenderal itu.
Aktivis HAM Bungkam
Yang lebih menggelikan, Myanmar sebagai negara yang dianggap sumber masalah, terlihat tak ingin ikut berkontribusi menuntaskan isu imigran ilegal, terutama pengungsi Rohingya. Karenanya, Thailand akan menggelar pertemuan dengan pejabat tinggi di kawasan Asia Tenggara pada Jumat, 29 Mei 2015 di Bangkok khusus untuk membahas isu tersebut.
Tetapi, belum juga rencana pertemuan tersebut terealisasi, Pemerintah Myanmar sudah menolak hadir. Bahkan, mereka dengan tegas membantah disebut sebagai sumber utama permasalahan.
"Kami tak mengabaikan permasalahan imigran, tetapi para pemimpin kami akan memutuskan apakah akan menghadiri pertemuan berdasarkan apa yang tengah didiskusikan," ujar Direktur Kantor Kepresidenan Myanmar, Mayor Zaw Htay, dikutip stasiun berita Al Jazeera, Minggu, 17 Mei 2015.
Secara implisit, Myanmar malah terkesan ikut menyalahkan tiga negara tetangga yang mendorong perahu para imigran ilegal itu ke laut.
"Dari sisi pandangan kemanusiaan, sedih melihat orang-orang ini didorong ke laut oleh beberapa negara," Zaw menambahkan.
Koresponden Al Jazeera, Florence Looi melaporkan Myanmar tetap bersikeras krisis yang kini dihadapi adalah permasalahan perdagangan manusia dan tidak ada bukti bahwa imigran ilegal itu Rohingya seperti yang mereka klaim selama ini.
"Bahkan, Direktur kantor kepresidenan mengatakan ini cara yang digunakan negara lain untuk menimpakan kesalahan ke Myanmar," kata Looi.
Di Myanmar sendiri, tabu menyebut Rohingya. Sebab, pemerintah kerap menjuluki mereka "warga Bengal" dan tetap ngotot mereka bukan penduduk Myanmar, melainkan imigran ilegal dari Bangladesh. Padahal, kaum Rohingya telah bermukim di Myanmar selama beberapa generasi.
Dalam kesempatan yang sama, publik internasional turut bertanya di mana keberadaan pemimpin Partai Oposisi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi, dalam menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya. Sebagai seorang ikon dan pemenang Nobel Perdamaian, seharusnya Suu Kyi berada di garda terdepan serta membela hak kaum Rohingya.
Namun, faktanya setiap kali isu terkait etnis Rohingya mencuat, Suu Kyi membisu. Harian Inggris, The Guardian, Selasa, 19 Januari 2015 melansir juru bicara NLD akhirnya bersedia berkomentar setelah didesak media.
Publik internasional mempertanyakan keberadaan Aung San Suu Kyi dalam menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya.
Dia mengatakan isu Rohingya terkait dengan masalah kemanusiaan. Selain itu jubir NLD turut mendorong sebuah solusi agar hak kewarganegaraan Rohingya diakui oleh pemerintah. Tetapi, kalimat itu tidak keluar langsung dari mulut Suu Kyi.
Sebelumnya, Suu Kyi telah mengungkapkan kekhawatirannya, pernyataan apa pun yang dia buat hanya akan meningkatkan ketegangan antara warga Myanmar yang mayoritas pemeluk agama Buddha dengan etnis Rohingya yang bermukim di negara bagian Rakhine. Selain itu, menurut The Guardian, ada kalangan kaum nasionalis di pemerintahan yang coba menggulingkan Suu Kyi dengan menciptakan pencitraan bahwa dia mencintai kaum Muslim.
Permasalahannya, jika dia terlihat mencintai kaum Rohingya, maka hal itu sama saja bunuh diri bagi Partai NLD. Sementara, pemilihan umum parlemen akan dilakukan kurang dari enam bulan lagi.
Menurut orang di NLD yang dekat dengan Suu Kyi, dia mengaku kecewa dengan situasi yang kini terjadi. Namun, sumber itu mengatakan Suu Kyi bisa paham, akan ada penalti khusus jika dia terlihat berpihak pada kaum Muslim. Suu Kyi juga meyakini perlu masuk ke dalam pemerintahan untuk mengatasi kemarahan publik.
"Aung San Suu Kyi dan ahli strategi politiknya kini tengah melihat matematika pemilu," ujar Direktur Pusat Penelitian Myanmar dari Universitas Nasional Australia (ANU), Nicholas Farrelly.
Farrelly menambahkan, persepsi apa pun yang dimiliki NLD jika terlalu nyaman dengan negara bagian Muslim, maka dapat membahayakan jutaan suara yang potensial untuk mereka raih. "Paling tidak, itu kekhawatirannya," Farrelly menjelaskan.
Tampung Sementara
Melihat aksi saling lempar ini, organisasi migran internasional (IOM) mengaku terkejut. Melalui juru bicaranya, Jow Lowry, dia menyayangkan aksi dorong perahu itu.
Lowry mengatakan, para pengungsi justru butuh berada di daratan. Sebab, banyak laporan yang mengatakan para imigran ilegal di dalam perahu seperti itu memerlukan bantuan darurat. Banyak imigran ilegal yang menderita penyakit beri-beri, yaitu sebuah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin.
"Beri-beri akan menyebabkan bagian tubuh Anda yang tersisa hanya tulang belulang belaka. Mereka akan membutuhkan bantuan kemanusiaan secepatnya," kata Lowry.
Dia mengingatkan para imigran ilegal ini tak hanya sekadar kabur dari negara asal. Tetapi, juga menjadi korban perdagangan manusia. Tak sedikit pula yang malah dijadikan sandera oleh para penyelundup mereka.
Melihat kondisi para imigran ilegal yang kian darurat, maka atas inisiatif Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, digelar pertemuan trilateral darurat di Putra Jaya, Malaysia pada Rabu, 20 Mei 2015. Pertemuan itu dihadiri juga Menlu Malaysia Annifah Aman dan Wakil Perdana Menteri Thailand Jenderal Tanasak Patimapragorn.
Ketiga negara tersebut, merupakan pihak yang paling terkena dampak dari adanya arus "tsunami" imigran ilegal dari Myanmar.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir melalui pesan pendek kepada VIVA.co.id, Kamis, 21 Mei 2015, menyebut salah satu poin penting kesepakatan yaitu, Malaysia dan Indonesia bersedia untuk menampung 7.000 imigran ilegal yang kini tengah terapung di laut.
Indonesia telah menampung 1.346 imigran ilegal di Aceh dan Sumatera Utara.
"Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Maka, ketiga negara tersebut sepakat terus memberikan bantuan kemanusiaan bekerja sama dengan komunitas internasional," ujar Arrmanatha.
Sebelumnya, Indonesia telah menampung 1.346 imigran ilegal di Aceh dan Sumatera Utara. Angka itu belum termasuk 433 imigran lainnya yang kembali tiba di Aceh pada Rabu kemarin.
Menlu Retno menyampaikan apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia sudah melebihi dari yang seharusnya. Sebab, dengan kesediaan menampung walau untuk sementara waktu, tetapi, sebagai negara yang tak ikut meneken Konvensi Pengungsi tahun 1951, Indonesia sudah bertindak jauh.
Sementara, PM Najib langsung memerintahkan Angkatan Laut negaranya dan pasukan penjaga perbatasan langsung menjemput ribuan imigran ilegal yang masih terapung-apung di laut.
Namun, tiga negara menggarisbawahi hanya bersedia menampung ribuan imigran ilegal sementara waktu.
"Proses penempatan kembali dan pemulangan akan diselesaikan komunitas internasional dalam kurun waktu 1 tahun. Ketiga negara juga mendorong negara lain untuk turut serta dalam upaya yang dimaksud," Arrmanatha menambahkan.
Arrmanatha menyebut Pemerintah Bangladesh siap menerima kembali pengungsi dari negaranya. Saat ini, Pemerintah Bangladesh tengah mengonfirmasi data dari UNHCR.
"Mereka juga tengah membandingkan dan siap repatriasi migran Bangladesh di Aceh," kata dia.
Sementara, di kesempatan yang berbeda, diplomat yang pernah bertugas di Jenewa dan New York itu memastikan Indonesia tak pernah mendorong balik perahu imigran ilegal.
"Kami tidak pernah mendorong balik perahu. Pada pekan lalu ada 583 imigran ilegal yang masuk ke kawasan kami. Tetapi, kami tidak pernah memasukkan mereka ke dalam perahu dan didorong ke laut dan dilepas. Yang kami lakukan adalah Indonesia menerima mereka dan ditampung," ujarnya.
Setelah itu, Indonesia mengajak beberapa badan internasional seperti IOM dan UNHCR bekerja sama menuntaskan masalah ini. Seolah menyentil negara yang mengaku peduli dengan isu ini, Arrmanatha meminta agar pihak tersebut menunjukkan kontribusi nyata dan tak sekadar banyak bicara.
"Sekarang tiga negara utama yang berpengaruh telah meminta bantuan kepada pihak-pihak yang mengaku prihatin, please come forward and not just talk," tegas dia.
Seakan menjawab seruan Indonesia, Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri tengah mempertimbangkan dua opsi bantuan yang kini sedang dipertimbangkan. Pertama, bantuan keuangan dan kedua, pemukiman kembali para pengungsi.
"Jika badan PBB, UNHCR dan IOM menunjukkan tanda perlunya dana tambahan untuk membantu pemerintah dalam membangun hal-hal seperti fasilitas penerimaan dan menjamin prosedur pemeriksaan perlindungan, maka kami akan mempertimbangkan permohonan tersebut," kata juru bicara Deplu AS, Marie Harf.
Selain itu, AS juga siap membantu memukimkan kembali para pengungsi yang paling rentan. Sejauh ini, lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya telah dimukimkan di AS selama satu tahun.
Sikap Myanmar yang kepala batu pun perlahan mulai mencair dan berniat ikut berkontribusi dalam penyelesaian arus pengungsi Rohingya yang membanjiri kawasan Asia Tenggara. Salah satu poin pentingnya mencakup tawaran kerjasama Indonesia untuk membangun negara bagian Rakhine secara inklusif dan non-diskriminatif.
Kesepakatan itu berhasil diambil Myanmar dan Indonesia usai Menlu Retno melakukan kunjungan bilateral untuk kali pertama ke Nay Pyi Taw pada Kamis kemarin. Sejak awal, mantan Dubes RI untuk Kerajaan Belanda tersebut mengatakan tidak ingin menekan Myanmar untuk menyelesaikan isu Rohingya. Indonesia lebih memilih cara constructive engagement, yakni mengajak berdialog. (umi)
Myanmar Diminta Tak Diskriminatif Terhadap Rohingya
Caranya mengubah secara radikal kebijakan dan praktik kekerasan.
