- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id - Sengketa antara penghuni dan pengelola apartemen kerap terjadi. Misalnya, aksi bentrok antara penghuni dengan pengelola apartemen di bilangan Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Para penghuni beramai-ramai turun ke jalan.
Beberapa di antaranya, membawa spanduk. Satu dua orang membawa pengeras suara. Mereka terpaksa menyampaikan aspirasi mereka melalui unjuk rasa.
Tak hanya itu, nyaris semua penghuni salah satu apartemen itu menumpahkan uneg-unegnya melalui media sosial, dengan harapan suara mereka didengar oleh pengelola.
Kejadian itu menjadi satu contoh dari banyaknya permasalahan perumahan di Jakarta. Sebagai kota metropolitan yang terfragmentasi, jumlah penduduk Jakarta terus bertambah.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk DKI pada 2010, mencapai 9,6 juta jiwa. Imbasnya, tingkat kepadatan penduduk pun terus meningkat.
BPS melaporkan, pada 2014, tingkat kepadatan penduduk Jakarta mencapai 15.015 per kilometer persegi. Kondisi itu, menempatkan Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.
Tak hanya itu, berdasarkan data BPS pada 2014, proyeksi jumlah penduduk di Jakarta pada malam hari sebanyak 10 juta jiwa, sedangkan pada siang hari mencapai 20 juta jiwa. Perbedaan itu, karena aktivitas komuter yang ada di Jakarta, 85,47 persen untuk bekerja dan 14,53 persen untuk sekolah.
Para komuter ini bekerja di Jakarta, tetapi tinggal di luar Jakarta, karena tidak ada lagi perumahan yang terjangkau bagi mereka di Jakarta. Besarnya angka komuter ini menimbulkan problem transportasi, yang sayangnya, juga tak kalah buruknya dengan sektor perumahan.
Direktur Perumahan dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Nugroho Tri Utomo, memaparkan bahwa dalam kurun waktu 1990 dan 2010, jumlah penduduk perkotaan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 56 juta jiwa menjadi sekitar 128 juta jiwa.
"Diperkirakan, penduduk perkotaan mencapai 66,6 persen pada 2035, dengan pertambahan 3,4 juta jiwa setiap tahunnya antara 2010 dan 2035," kata Nugroho, belum lama ini.
Artinya, lebih dari separuh penduduk tinggal di perkotaan. Bisa dibayangkan, bagaimana memenuhi kebutuhan perumahan dengan jumlah penduduk yang membeludak?
BPJS Gandeng BTN Mudahkan Pembiayaan Perumahan Peserta
Investasi BPJS untuk perumahan sampai 30% dari aset.
