- VIVA
"Penguatan infrastruktur ini dibarengi pula dengan kebangkitan kesadaran muatan lokal pedesaan seperti seni dan budaya warisan leluhur yang saat ini cukup menggembirakan. Maka peluang ini tentunya harus ditangkap oleh Kemenpar dengan mengembangkan desa-desa wisata," ujar Dadang di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 April 2016.
Namun, ketika ditanya berapa anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk untuk program desa wisata ini, Â Oneng mengaku kini Kemenpar tak lagi memiliki dana khusus untuk mengembangkan desa wisata. Setelah ada UU Desa, fokus pengembangan desa wisata dilakukan desa itu sendiri.
"Kalau kami sekarang tidak ada (dana) khusus untuk mengembangkan desa wisata. Karena kan sudah ada Undang-Undang Desa. Kami tidak ada yang langsung ke desa. Dari Kementerian Pariwisata tidak boleh, karena semua kan harus melalui anggaran dana desa. Jadi tidak ada lagi (dana khusus)," ujar Oneng.
Hal itu membuat pihaknya hanya bisa memberi peningkatan kapasitas, bimbingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat di desa-desa yang ada di suatu kawasan pariwisata. Pemerintah mendorong pengelola desa wisata dalam salah satu program anggaran dari dana desa, atau melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).Â
Dadang mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan desa wisata terbilang tinggi. Sebagai contoh, barangkali untuk satu kabupaten menghabiskan sekitar Rp500 miliar.
Masih bicara soal kesiapan infrastruktur, Dadang mengatakan, selama ini anggaran Kemenpar sebesar Rp5 triliun lebih banyak diarahkan pada program promosi wisata, demi mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019.Â
Sementara, manajemen produk wisata, di mana di dalamnya terdapat penataan infrastruktur destinasi wisata kurang mendapat perhatian.
"Kita khawatir dengan promosi yang gencar dalam jangka pendek mampu mendatangkan wisman. Kemudian setelah mereka datang ke Indonesia mereka kecewa dengan destinasi wisata yang ada, terutama transferability antar kota yang tidak didukung dengan transportasi yang memadai," ujar Dadang.
Senada dengan Dadang, Triawan mengatakan bahwa kelemahan pemerintah Indonesia dalam hal pariwisata saat ini bukan lagi promosi. Yang menjadi kelemahan adalah di mana tujuan wisata harus bisa dikembangkan.
