- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
![]()
Petugas Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) Sumbar memeriksa makanan di salah satu supermarket, di Padang, Sumatra Barat. (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi)
Tak hanya menarik produk tersebut dari pasaran, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun meminta pemerintah memberi sanksi kepada importirnya. Menurut YLKI, harus ada langkah hukum yang dilakukan pemerintah, baik dari sisi administrasi dan atau pidana terhadap importir. PT Koin Bumi disarankan dicabut izin operasionalnya karena telah memasukkan produk yang tak memenuhi standar regulasi di Indonesia. Sehingga, kepolisian diminta ikut menangani kasus itu karena secara pidana melanggar UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan dan UU Jaminan Produk Halal.
Ternyata heboh pemberitaan mi instan Samyang yang mengandung DNA babi dan tidak memiliki label halal merugikan pengimpor dua varian mi Samyang lainnya, yakni PT Korinus. Sales & Marketing PT Korinus, Endra Nirwana menegaskan bahwa produk yang ditarik BPOM itu bukan produk yang didistribusikan.
Dia menyayangkan pemberitaan terkait produk tersebut justru menampilkan foto varian produknya, yakni Mi Instan Hot Chivken Ramen yang beredar sejak 2013 dan Hot Chicken Ramen Cheese yang beredar pada Mei 2017.
Bahkan, produk yang didistribusikan juga menunjukkan detail komposisi yang tertera dalam kemasan dan menyertakan terjemahan kandungan bahan dalam Bahasa Indonesia dan Korea. Selain itu, juga tak mengandung babi seperti empat produk lain yang ditarik BPOM.
Mereka mengaku bahwa pihaknya kala itu sudah mendaftarkan dua produknya ke MUI. Kendati demikian, produknya sudah mengantongi sertifikasi halal dari Korea Muslim Federation (KMF). Meski begitu, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah mengatakan, pihak yang berwenang memberikan sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia adalah LPPOM MUI karena jika bukan dari MUI tak bisa dilacak dan diragukan kehalalannya.
KMF atau lembaga halal Malaysia dan negara lain tidak bisa menerbitkan sertifikasi halal atas produk yang beredar di Tanah Air. Jadi, jika ada mi instan atau produk luar yang mencantumkan label halal dari negaranya, hal tersebut diperbolehkan, namun harus dilakukan endorsement atau pengecekan ulang atas kehalalan produk tersebut, sehingga produk yang diberi sertifikasi halal di Korea tidak berlaku di Indonesia.