Yang Terpuruk hingga Erupsi Gunung Agung

VIVA – Hujan abu masih turun di Kota Amlapura. Hari itu masih sangat pagi, belum semuanya warga keluar rumah beraktivitas. 

Jalanan masih sepi, lalu lalang kendaraan juga belum banyak. Hujan abu di sekitaran ibu kota Kabupaten Karangasem, Bali, itu pun tak begitu dirasakan warga.

Tapi, sejumlah warga yang keluar rumah pagi itu melaporkan hujan abu, meski dalam skala yang cukup tipis. Hujan abu menempel di kaca-kaca mobil dan sepeda motor di wilayah yang berjarak sekitar 29 kilometer dari puncak Gunung Agung.

Abu tipis di Amlapura pagi itu imbas dari aktivitas vulkanik Gunung Agung. Gunung setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut itu menyemburkan abu vulkanik setinggi satu kilometer pada pukul 04.55 Wita, Kamis, 28 Desember 2017. Abu vulkanik berembus ke arah Timur.

Geliat gunung berapi di Kabupaten Karangasem itu memang belum dinyatakan reda, sejak meletus pada 25 November 2017. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengonfirmasi bahwa Gunung Agung masih dalam fase erupsi. Aktivitas fluktuatif dalam fase erupsi adalah hal biasa.

Sejumlah warga menyaksikan asap disertai abu vulkanis keluar dari kawah Gunung Agung yang masih berstatus awas, di Pos Pengamatan Gunung Api Agung, Desa Rendang, Karangasem, Bali. (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Fenomena erupsi Gunung Agung menjadi bencana nasional di penghujung tahun 2017. Statusnya yang terus meningkat sejak September 2017, dan akhirnya meletus pada akhir November 2017. Antisipasi bencana dan penanganan pasca erupsi Gunung Agung menjadi pemberitaan yang paling banyak dicari sepanjang 2017.

Hampir dua bulan lamanya Bali dalam bayang-bayang erupsi Gunung Agung. Statusnya sempat meningkat ke level IV (Awas) pada September 2017, hingga akhirnya diturunkan ke Level III (Siaga) pada 29 Oktober 2017, karena penurunan jumlah kegempaan vulkanik.

Kemudian pada 27 November 2017 pukul 06.00 Wita, status Gunung Agung dinaikkan lagi dari level III (Siaga) ke level IV (Awas). Jumlah gempa vulkanik meningkat cukup signifikan dan letusan terjadi pada 25 November 2017.  

Sejak statusnya menjadi 'Awas', ribuan warga Karangsem diminta mengungsi ke tempat-tempat aman. Perekonomian warga lumpuh, karena tak lagi bisa bekerja. 

Sektor pariwisata Bali pun terkena imbasnya. Kunjungan wisatawan di Pulau Dewata menurun, menyusul kebijakan beberapa negara yang mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advisory) kepada warga negaranya untuk berlibur ke Bali.

Presiden Joko Widodo kemudian mencabut status tanggap darurat Gunung Agung, Bali. Keputusan itu diambil melalui mekanisme rapat terbatas yang digelar di Wisma Werdhapura Sanur, Denpasar, Jumat malam, 22 Desember 2017. Jokowi mengklaim, meskipun status Gunung Agung masih awas, tapi kondisi Bali secara keseluruhan aman. 

Selain bencana erupsi Gunung Agung, tahun 2017 diwarnai berbagai peristiwa dan kasus hukum yang menyita perhatian publik. Sebut saja kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang gaungnya di sepanjang tahun ini. Drama politik pun turut membumbui penyidikan kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ya, tabir gelap skandal proyek e-KTP satu per satu akhirnya terbongkar. Hingga akhir 2017, sudah enam orang menjadi pesakitan KPK.

Mereka di antaranya mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Kemudian, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, anggota DPR Markus Nari, Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiharto Sudihardjo, dan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Di samping itu, KPK juga menjerat satu tersangka pemberi keterangan palsu kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Politikus Hanura itu merupakan anggota Komisi V DPR yang pernah menjadi anggota Komisi II DPR.

Tahun 2017, bisa dibilang menjadi momen penghakiman para penjarah uang negara yang memicu kerugian senilai Rp2,3 triliun itu. Nama-nama pejabat negara, anggota DPR RI, kader partai politik, hingga bos-bos perusahaan pelat merah serta swasta 'dikuliti' KPK ke hadapan publik.

Pengungkapan kasus e-KTP oleh KPK ini tak selalu berjalan mulus. Sejumlah peristiwa-peristiwa besar turut mendampingi perjalanan kasus ini. Kepala Satgas e-KTP, Novel Baswedan diteror menggunakan air keras oleh orang tak dikenal usai menunaikan salat Subuh di masjid dekat kediamannya pada 11 April 2017. 

Penyidik senior KPK itu terpaksa mendapatkan perawatan intensif di Singapura. Hingga kini, siapa penyerang Novel masih abu-abu. Motif apa di balik penyerangan penyidik utama kasus megakorupsi e-KTP itu juga tetap belum terungkap.

Perjalanan kasus e-KTP semakin panas, ketika KPK menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai salah satu tersangkanya. Novanto dituduh menerima uang dari hasil korupsi e-KTP dengan total US$7,3 juta. Politikus Golkar itu sempat masuk rumah sakit hingga status tersangkanya dibatalkan hakim praperadilan Cepi Iskandar. Novanto pun sembuh.

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka proyek e-KTP. Mantan ketua umum Partai Golkar itu pun kembali menggugat keabsahan status tersangka atas dirinya untuk kali kedua di PN Jaksel. Namun, kali ini gugatan Novanto dibatalkan hakim.

Dari sini drama e-KTP dimulai. KPK menjemput paksa Setya Novanto pada 15 November 2017, karena sudah tiga kali mangkir panggilan. 

Sejumlah penyidik KPK menyambangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Melawai, Jakarta Selatan pada malam hari. Namun, Novanto tidak ada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Keesokan harinya, Setya Novanto terendus berkomunikasi dengan kontributor televisi nasional. Entah kenapa, mobil yang dia tumpangi tiba-tiba mengalami kecelakaan di daerah Permata Hijau, Jakarta Barat. Novanto dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dan oleh KPK dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Meme sakit Novanto dan benjol sebesar bakpao karena menabrak tiang penerangan jalan viral di media sosial. Jagat maya mencibir Novanto yang dianggap pura-pura sakit untuk menghindar dari panggilan KPK. Akhirnya, Setya Novanto resmi ditahan dan kini jadi penghuni rumah tahanan KPK.

[Baca juga: Dibawa ke KPK, Tak Ada Benjol 'Bakpao' di Kening Setnov]

Pada Agustus 2017, jagat Tanah Air dikejutkan kasus penipuan Biro Perjalanan Umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel milik pasangan suami-istri, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan. Sekitar 50 ribu orang diduga telah menjadi korban dari bisnis perjalanan umrah dan ibadah haji tersebut.

Kasus ini bermula dari promo ibadah umrah murah yang ditawarkan First Travel sekitar Rp13,4 juta per orang. Pihak travel lantas menggelar seminar dengan merekrut 1.000 agen untuk menjaring calon jemaah umrah dengan promo murah ini.

Tapi, setelah calon jemaah yang mendaftar dan membayar membeludak, First Travel mulai wanprestasi. Tahun 2015, pemberangkatan calon jemaah umrah tersendat. Puncaknya, ribuan calon jemaah berduyun-duyun mendatangi kantor First Travel dan meminta penjelasan kapan mereka diberangkatkan.

Pasangan suami istri pemilik First Travel itu ditangkap atas dugaan penipuan dan pemberian janji dengan menawarkan biaya umrah. Upaya paksa itu merujuk laporan korban dan agen yang telah dimintai keterangan penyidik. Polisi sudah memeriksa 13 agen untuk menyelidiki perkara ini.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 378 dan 372 juncto Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dan Penggelapan, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak, mengatakan, kerugian calon jemaah First Travel jika ditotal mencapai Rp848,7 miliar.

Jumlah itu merupakan kalkulasi dari 72.682 calon jemaah promo yang mendaftar pada Desember 2016 hingga Mei 2017. Dari jumlah itu, 14 ribu calon jemaah umrah sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, Mekah. Sementara itu, 58.682 belum diberangkatkan.

Pilkada Jakarta dan Gejolak Beringin

Dari gelanggang politik, tahun 2017 dinilai sebagai miniatur Pemilu 2019. Panasnya suhu politik di Pilkada DKI Jakarta menjalar ke politik nasional. 

Dua kubu pemilih  memiliki warna dan garis dukungan politik yang cukup tegas. Sejumlah elite mulai menakar peluang dan kekuatan sebagai kendaraan politik Pemilu 2019. 

Di internal Partai Golkar, gejolak pun terjadi. Pasca ketua umumnya menjadi tersangka dan ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP, internal Golkar bergolak. Kursi panas ketua umum langsung menjadi tajuk elite-elite Golkar, selepas Novanto masuk bui. Golkar ingin cepat membangun konsolidasi jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pada 15 Februari 2017, tercatat sebagai momen hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak gelombang dua. Sebanyak 101 daerah dengan rincian 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota ikut serta dalam Pilkada 2017.

Dari 101 daerah, bisa dikatakan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang paling menyedot perhatian lantaran pemenang harus ditentukan hingga putaran dua pada 19 April 2017. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung koalisi Gerindra, PKS, dan PAN berhasil mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang disokong koalisi PDIP cs.

Anies yang baru sembilan bulan sebelumnya terkena reshuffle dari Kabinet Kerja berhasil unggul telak atas Ahok. Bersama Sandiaga, Anies memperoleh 3.240.332 suara (57,95 persen). Sementara itu, Ahok-Djarot memperoleh 2.351.245 suara (42,05 persen).

Kemenangan Anies-Sandi hanya salah satu catatan di Pilgub DKI. Momen lain yaitu kasus hukum yang menjerat Ahok hingga berujung vonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama. Meskipun vonis hakim terhadap Ahok ini menjadi pro dan kontra.

Harus diakui, masyarakat sempat terbelah, namun pemerintah dinilai tak cepat merespons. Rentetan aksi demo kelompok pendukung Ahok yang menolak vonis di berbagai daerah jadi imbasnya. 

Belum lagi perang urat syaraf antardua kubu elite parpol. Gejolak mereda karena Ahok enggan banding ke Pengadilan Tinggi DKI atas vonis tersebut. Sikap Ahok yang menerima vonis membuat tensi kelompok pendukungnya reda.

Terlepas dari Pilgub DKI, perhelatan Pilkada 2017 punya catatan baik. Angka 'golput' disebut berkurang. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2015 mencapai 69 persen. 

Sementara itu, di Pilkada serentak 2017 mencapai 74,5 persen. Begitupun jumlah perkara gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang sedikit berkurang dibanding Pilkada 2015.

**
Mendekamnya Setya Novanto di balik jeruji menjadi mula karier politik mantan bendahara umum Golkar itu redup. Hal ini ditambah gugatan praperadilan jilid II-nya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dinyatakan gugur. Setya Novanto kini tengah sibuk membela diri dari jeratan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Sejak kasus korupsi e-KTP bergulir, dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, nama Novanto tak bisa dipisahkan. Bola panas makin bergulir ketika sidang kasus e-KTP dimulai di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta pada awal Maret 2017. Nama Novanto diduga ikut berperan dalam mengatur proyek korupsi hingga merugikan negara Rp2,3 triliun.

Novanto resmi ditahan KPK pada 19 November 2017 setelah sempat dirawat di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Takhta sebagai ketua umum DPP Golkar dan ketua DPR harus direlakan Novanto.

Perlawanan Novanto yang mengirim surat ke pimpinan DPR dan Fraksi Golkar pada awal Desember seperti percuma. Salah satu strateginya menunjuk Aziz Syamsudin agar menggantikannya sebagai ketua DPR. Namun, bukannya berhasil, Novanto harus gigit jari.

Dinamika DPR berubah karena hasil rapat Badan Musyawarah DPR menyetujui persetujuan pengunduran diri Novanto. Tapi, tidak dengan penunjukan Aziz Syamsudin sebagai pengganti Novanto.

Sebelumnya, lewat rapat pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Polhukam, Fadli Zon ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua DPR. Paripurna DPR mengumumkan Fadli Zon sebagai plt ketua DPR. Penunjukan Fadli Zon ini berlaku hingga Golkar menunjuk kadernya untuk mengisi posisi Novanto.

Status Novanto yang menjadi pesakitan membuat internal Partai Beringin beramai-ramai mendorong musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Diawali dengan pleno dewan pimpinan pusat, Koordinator Bidang Perekonomian Golkar Airlangga Hartarto ditunjuk menggantikan Setya Novanto. Ajang munaslub yang digelar 18-20 Desember sekadar pengukuhan Airlangga sebagai ketua umum Golkar.

Penyelenggaraan Munaslub 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) ini merupakan yang kali ketiga sejak 2014. Airlangga memang digadang-gadang menjadi calon terkuat menggantikan Novanto. Restu Istana dan galangan dukungan dari mayoritas DPD Golkar tingkat I membuat Airlangga melanggeng maju.

Menjadi ketua umum Golkar, Airlangga punya keinginan merevitalisasi kepengurusan DPP Golkar. Pengumuman revitalisasi pengurus DPP Golkar ini kemungkinan akan dilakukan awal 2018. Meski secara gambaran, format kepengurusan baru DPP Golkar sudah dimiliki, Airlangga belum bisa bicara blak-blakan.

Kursi ketua DPR pengganti Novanto juga menjadi pekerjaan rumah Airlangga. Golkar harus menunjuk kadernya yang sesuai agar tak memunculkan polemik baru. Hingga menjelang berakhir 2017, beberapa kader Golkar yang disebut layak maju antara lain Aziz Syamsudin, Agus Gumiwang, dan Bambang Soesatyo.
 
**
Masih dari gelanggang politik Tanah Air. Tensi politik memanas pasca DPR lewat paripurna 20 Juli 2017 mengesahkan revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu menjadi undang-undang. Dua kubu yang berbeda yaitu pemerintah dan oposisi saling adu pernyataan.

Kubu 'oposisi' yang dipelopori Gerindra, PKS ditambah PAN menolak opsi paket A yang ditawarkan koalisi parpol serta pemerintah seperti salah satunya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20/25 persen. Barisan parpol pemerintah di atas angin dengan kekuatan suara lebih banyak.

Revisi UU Pemilu ini juga menjadi sinyal PAN yang notabene parpol pemerintah justru berani membelot jadi 'oposisi'. Parpol kubu oposisi termasuk PAN menentang angka presidential threshold 20/25 persen. 

Kritikan tertuju ke PAN karena dinilai tak loyal terhadap koalisi pemerintah. Kader PAN diminta keluar dari kabinet Kerja.

Lima poin yang disahkan paripurna DPR yang salah satunya presidential threshold 20/25 persen. Ada empat poin lain yaitu ambang batas parlemen atau ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10, dan metode konversi suara: sainte lague murni. Lima poin ini terdapat dalam opsi paket A

Pembahasan lima poin ini sudah memanas sejak Panitia Khusus UU Pemilu. Kinerja molor karena melenceng dari target, dikhawatirkan mengganggu Komisi Pemilihan Umum dalam persiapan pemilu serentak 2019.

Adanya batas presidential threshold ini dinilai membingungkan karena akan sama dengan Pemilu 2009 dan 2014. Sementara itu, Pemilu 2019 digelar serentak antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Pengertian ambang batas 20/25 persen diperlukan 20 persen jumlah kursi di DPR dan 25 persen suara sah nasional bagi bakal calon presiden serta bakal calon wakil presiden untuk maju. Pengajuan ini mesti didukung parpol atau koalisi parpol gabungan.

Adanya ambang batas syarat pencalonan presiden menjadi sebab UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Baru disahkan dan mendapatkan nomor, UU ini banjir gugatan. Beberapa lembaga swadaya masyarakat dan parpol baru melakukan uji materi Pasal 112 UU Pemilu tentang syarat parpol atau gabungan parpol dalam mengusung capres dan wapres.

Ambruknya Ritel-ritel Konvensional

Sepanjang 2017 sejumlah peristiwa penting ekonomi juga terjadi silih berganti. Dari kisruh taksi online hingga penerapan transaksi nontunai di jalan tol. Namun, di tengah peristiwa tersebut peristiwa terkait ambruknya bisnis ritel menjadi ulasan paling dicari masyarakat.

Peristiwa itu diawali dengan tutupnya gerai 7-Eleven di seluruh wilayah Indonesia. Ritel ini tutup lantaran tak mampu lagi menunjang kegiatan operasionalnya. Selain itu, gagalnya akuisisi oleh PT Charoen Pokphand Restu Indonesia membuat usaha ini tidak bertahan. 

Ritel yang telah ada di Indonesia sejak 2009 itu mengakhiri sepak terjangnya, setelah menanggung kerugian lebih dari Rp600 miliar. PT Modern Sevel Internasional anak usaha PT Modern Internasional Tbk yang menjadi pemilik 7-Eleven menutup secara resmi 25 gerainya. 

Tutupnya 7-Eleven menjadi hal menarik untuk diulas oleh sejumlah instansi terkait, sebab pada 2014, perusahaan ini sempat mengantongi laba sebesar Rp83,8 miliar. Namun, kemudian keuntungan tersebut menurun.

Bahkan, berdasarkan laporan perseroan pada 2016, kerugian operasional yang diterima 7-Eleven mencapai Rp695,78 miliar dan rugi tahun berjalan mencapai Rp554,87 miliar. 

Tak cuma sampai di situ, ritel lain dan bahkan cukup besar dan lama di Indonesia seperti Matahari serta Ramayana pun tak lepas dari badai. Dan untuk Matahari pada 30 September 2017 menutup dua gerainya yaitu Pasaraya Blok M dan Pasaraya Manggarai.

Department Store tersebut juga menutup gerai besar lainnya pada akhir November 2017 tanpa diketahui sejumlah media yaitu di Mal Taman Anggrek. Banyaknya, penutupan ini kemudian disangkutpautkan dengan mulai lemahnya daya beli masyarakat Indonesia.

Hal itu kemudian terlihat dari data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang melihat sepanjang semester I-2017 industri ritel Tanah Air hanya tumbuh 3,7 persen atau anjlok dibandingkan tahun lalu yang mencapai 10 persen.

Tak cuma sampai di situ, ambruknya sejumlah ritel di Tanah Air tahun ini, juga banyak menyangkutpautkan dengan makin tubuh suburnya bisnis online atau e-commerce. Sebab, perubahan pola transaksi ke online membuat masyarakat malas ke gerai ritel konvensional.

Dengan demikian, semakin tumbuhnya bisnis e-commerce seharusnya bisa dicermati oleh sejumlah bisnis konvensional. Terlebih, bisnis secara online ini tak bisa dihindari, sehingga butuh sinergitas agar sama-sama tetap eksis.

[Baca juga: E-Commerce Tidak Bisa Ganti Posisi Ritel, Harus Kolaborasi]

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahja Widayanti, mengakui tumbuhnya e-commerce memang bisa saja membuat pendapatan dari ritel konvensional turun. Namun, hal itu sangat kecil karena penurunan omzet belum signifikan.

Berdasarkan data Nielsen Indonesia 2016, ritel online hanya memberikan kontribusi 0,5 persen dari total transaksi kebutuhan sehari-hari. Meskipun, data dari total survei ritel 2017, konsumen yang berbelanja sudah mulai mengalami pergeseran dari offline ke online. 

Untuk itu, berdasarkan sejumlah peristiwa tersebut dapat disebut bahwa ambruknya sejumlah ritel di Tanah Air tahun ini lebih didorong tiga hal, yaitu buruknya manajemen perusahaan, turunnya daya beli masyarakat, dan beralihnya masyarakat ke transaksi online.

** 
Tahun 2017 juga ditandai eranya transaksi nontunai. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan transaksi nontunai di sejumlah tempat. Kebijakan yang syarat akan kritik tersebut terjadi pada transaksi nontunai di jalan tol, yang telah diterapkan sejak 31 Oktober 2017. 

Kebijakan yang awalnya menuai banyak kritikan ini, mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, dengan alasan dapat mengurangi antrean kendaraan di jalan tol dan menginginkan transaksi efektif yang terhubung langsung dengan perbankan.

Pembayaran jalan tol yang dilakukan dengan kartu elektronik tersebut kemudian diakui Bank Indonesia bisa menciptakan banyak efisiensi, khususnya pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang bisa menggunakan dana yang terkumpul untuk melakukan investasi lebih cepat.

Terlebih, pada era nontunai sebelumnya dana yang telah terkumpul di gardu-gardu jalan tol tak langsung masuk ke kas BUJT, lantaran perlu dilakukan audit. Dan, hal itu memakan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar enam bulan dan tak dapat langsung dimanfaatkan untuk investasi perbaikan jalan tol dan hal-hal lain guna peningkatan layanan.

Sementara itu, dengan menggunakan sistem elektronifikasi jalan tol, maka data bisa terlihat secara langsung di sistem. Dana yang terkumpul kemudian bisa terlihat secara real time dan tentunya semakin cepat untuk bisa dimanfaatkan yaitu sekitar H+1 dari transaksi, dan segera bisa dimanfaatkan untuk investasi oleh BUJT. 

Pentingnya penggunaan teknologi dalam menciptakan sejumlah efisiensi tersebut memang diakui Jasa Marga bisa berdampak pada pengurangan kesempatan kerja di industri jalan tol. Namun, kebijakan ini dipastikan oleh Jasa Marga tak akan mengurangi sejumlah karyawannya, sebab akan dialihkan pada pekerjaan lainnya. 

Selain itu, penggunaan transaksi nontunai juga mulai tersebar di banyak industri di Indonesia. Tidak hanya industri transportasi melain juga ke industri jasa kuliner, retribusi parkir hingga penyaluran bantuan sosial secara nontunai kepada sejumlah keluarga penerima.

Untuk industri jasa transportasi, kebijakan nontunai bahkan lebih dahulu diterapkan sebelum pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dilakukan, yaitu sejak 2013, di mana PT Kereta Api Indonesia menerapkan sistem nontunai, atau e-ticketing pada KRL Jabodetabek.

Langkah tersebut, hingga saat ini dianggap paling sukses dilakukan di Indonesia, karena telah tersebar ke sejumlah tempat di Jabodetabek dan dimanfaatkan oleh jutaan penumpang. PT KAI mengakui, memulai kebijakan ini dengan melakukan sterilisasi stasiun dan meningkatkan kapasitas angkut yang tidak mungkin dilayani secara manual. (art)

Halaman Selanjutnya

Tahun 2017, bisa dibilang menjadi momen penghakiman para penjarah uang negara yang memicu kerugian senilai Rp2,3 triliun itu. Nama-nama pejabat negara, anggota DPR RI, kader partai politik, hingga bos-bos perusahaan pelat merah serta swasta 'dikuliti' KPK ke hadapan publik.