- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Novanto resmi ditahan KPK pada 19 November 2017 setelah sempat dirawat di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Takhta sebagai ketua umum DPP Golkar dan ketua DPR harus direlakan Novanto.
Perlawanan Novanto yang mengirim surat ke pimpinan DPR dan Fraksi Golkar pada awal Desember seperti percuma. Salah satu strateginya menunjuk Aziz Syamsudin agar menggantikannya sebagai ketua DPR. Namun, bukannya berhasil, Novanto harus gigit jari.
Dinamika DPR berubah karena hasil rapat Badan Musyawarah DPR menyetujui persetujuan pengunduran diri Novanto. Tapi, tidak dengan penunjukan Aziz Syamsudin sebagai pengganti Novanto.
Sebelumnya, lewat rapat pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Polhukam, Fadli Zon ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua DPR. Paripurna DPR mengumumkan Fadli Zon sebagai plt ketua DPR. Penunjukan Fadli Zon ini berlaku hingga Golkar menunjuk kadernya untuk mengisi posisi Novanto.
Status Novanto yang menjadi pesakitan membuat internal Partai Beringin beramai-ramai mendorong musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Diawali dengan pleno dewan pimpinan pusat, Koordinator Bidang Perekonomian Golkar Airlangga Hartarto ditunjuk menggantikan Setya Novanto. Ajang munaslub yang digelar 18-20 Desember sekadar pengukuhan Airlangga sebagai ketua umum Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) mengibarkan panji Partai Golkar yang diserahkan Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku Said Assagaff saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A)
Penyelenggaraan Munaslub 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) ini merupakan yang kali ketiga sejak 2014. Airlangga memang digadang-gadang menjadi calon terkuat menggantikan Novanto. Restu Istana dan galangan dukungan dari mayoritas DPD Golkar tingkat I membuat Airlangga melanggeng maju.
Menjadi ketua umum Golkar, Airlangga punya keinginan merevitalisasi kepengurusan DPP Golkar. Pengumuman revitalisasi pengurus DPP Golkar ini kemungkinan akan dilakukan awal 2018. Meski secara gambaran, format kepengurusan baru DPP Golkar sudah dimiliki, Airlangga belum bisa bicara blak-blakan.
Kursi ketua DPR pengganti Novanto juga menjadi pekerjaan rumah Airlangga. Golkar harus menunjuk kadernya yang sesuai agar tak memunculkan polemik baru. Hingga menjelang berakhir 2017, beberapa kader Golkar yang disebut layak maju antara lain Aziz Syamsudin, Agus Gumiwang, dan Bambang Soesatyo.
Â
**
Masih dari gelanggang politik Tanah Air. Tensi politik memanas pasca DPR lewat paripurna 20 Juli 2017 mengesahkan revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu menjadi undang-undang. Dua kubu yang berbeda yaitu pemerintah dan oposisi saling adu pernyataan.
