SURABAYA POST – Kabupaten Sampang yang merupakan penghasil garam terbesar di Indonesia tahun ini diperkirakan hanya bisa memanen 0-10 persen dari total lahan garam 4.246 hektar (ha). Padahal dalam kondisi normal, dari lahan itu bisa dihasilkan 230 ribu ton per tahun atau 23 persen dari produksi garam nasional sebesar 1 juta ton/tahun.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Sampang Winarno, menyatakan, tidak hanya petani garam Sampang yang mengalami situasi sulit karena kemarau basah. Namun hampir seluruh petani garam di Madura tidak memproduksi garam karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi.
’’Karena persediaan garam tidak ada, kemungkinan besar pemerintah akan mengeluarkan kebijakan impor garam, untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi masyarakat yang mulai menipis. Mengingat para petani sudah tidak memproduksi selama musim panen garam tahun ini,’’ jelas Winarno, baru-baru ini.
Reaksi pasar akibat minimnya persediaan garam ini, kata Winarno, harga di pasaran naik dua kali lipat menjadi Rp600/kg untuk jenis kualitas 2. Meski harga tinggi para petani sudah tidak memiliki lagi garam untuk dijual.
’’Hukum pasar memang begitu ketika petani mulai memanen garamnya, harga garam malah anjlok. Tapi giliran garam sulit didapat di pasaran, harganya tiba-tiba melonjak naik. Semua itu memang permainan pedagang maupun produsen garam besar, yang sengaja mempermainkan harga karena posisi nilai tawar petani sangat lemah,’’ ujarnya.
Berdasarkan data Disperindagtam, jumlah pemilik lahan garam rakyat mencapai 1.218 orang dan petani penggarap 3.012 orang.
Sedangkan daerah penghasil garam antara lain, Kecamatan Sampang seluas 651 ha, Torjun 65 ha, Sreseh 2.063 ha, Pangarengan 1.098 ha, Jrengik 242 ha, Camplong 85 ha, dan Banyuates seluas 5,5 ha.
Tetapi, meski sebagai penghasil garam terbesar, nasib para petani garam Sampang tidak pernah terangkat. Hal itu diutarakan Mohammad Aksan, Kades Pangarengan, yang juga ketua Asosiasi Petani Garam setempat.
Dia mengatakan, permasalahan yang dihadapi petani sangat kompleks. Bukan hanya soal harga yang terlalu murah, tetapi juga beberapa faktor yang membuat petani masih tetap tidak sejahtera.
’’Adanya praktik monopoli oleh perusahaan-perusahaan besar dalam pemasaran garam antar pulau membuat petani tidak mampu menembus sistem kartel dan monopoli tersebut. Selain itu, masalah klasik yang sampai kini tidak mampu ditangani pemerintah
adalah menyangkut kualitas garam rakyat yang masih di bawah standar, sehingga terpaksa dijual dengan harga murah,’’ terang sarjana lulusan sebuah PTS di Malang itu. Dia meminta pemerintah bersikap tegas menindak perusahaan garam yang melakukan praktik kartel dan monopoli tersebut.
Sehingga, kesejahteraan petani dapat terangkat tidak makin terpuruk, karena tidak selalu tergantung kepada produsen dan perusahaan besar yang menguasai pemasaran garam rakyat.
Laporan: Achmad Khairuddin
KPK Buka-bukaan Nilai Fantastis Proyek Fiktif Korupsi PT Taspen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih berupaya mengusut soal dugaan korupsi berupa investasi fiktif di PT Taspen.
