LAN terima Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari BKN
VIVA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima Sertifikat Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nilai Sangat Baik (A). Sertifikat Akreditasi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BKN, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS kepada Kepala LAN yang diwakili oleh Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM pada Acara Penyerahan Hasil Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi Tahun 2020 di Aula BKN, Senin (19/10)
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penetapan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada tahun 2020 ini sebanyak 9 Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada instansi pusat dan daerah, termasuk LAN, telah dilakukan penilaian dan pengakuan kelayakan (akreditasi) pada bulan Juli lalu oleh Pusat Penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (PusPenKom ASN) BKN. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama LAN mengapresiasi kinerja penyelenggara penilaian kompetensi LAN yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN (Puslatbang PKASN) LAN Jatinangor. “Sertifikasi Akreditasi ini menunjukkan bukti kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi oleh LAN pada kategori tertinggi (A) sehingga sangat kredibel menjadi mitra instansi pemerintah dalam menyiapkan profesionalitas ASNnya melalui kegiatan penilaian potensi dan kompetensi ASN. Saya berharap kedepannya LAN akan terus berkontribusi dan bersinergi dengan BKN dalam upaya menyiapkan Talenta Nasional dengan konsep yang terarah dan terukur.” ungkap Reni Suzana.
Dalam sambutannya, Kepala BKN menyampaikan bahwa penilaian dan akreditasi adalah bentuk penegakan standar yang dilakukan oleh Instansi Pembina dalam upaya melaksanakan pembinaan bagi Penyelenggara Penilaian Kompetensi. “Penyelenggara penilaian kompetensi memiliki peran mencari sosok SDM aparatur yang tepat untuk ditempatkan untuk mendukung kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, standar penilaian kompetensi harus terukur dengan ukuran yang jelas bukan dengan persepsi,” ungkap Bima.
Terakhir Bima manyampaikan, pemberian akreditasi ini merupakan langkah awal untuk bersama-sama membangun talent manajemen ASN, dengan dibangunnya kelompok-kelompok penilaian kompetensi, tentunya kualitas ASN kedepan akan mampu bersaing dalam skala global menjadi world class government. Dalam kesempatan tersebut, digelar pula diskusi panel dengan topik Penyusunan Profil Kompetensi ASN dalam mendukung Manajeman Talenta Nasional dengan narasumber Direktur Aparatur Negara Kementerian Bappenas, Tatang Mutaqin, P.Hd, Asisten Deputi Manajemen Karir dan SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Aba Subagja, S.Sos, MAP, dan Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BKN, Purwanto.
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
