LAN Gelar Webinar  Pengembangan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara Baru

LAN
LAN
Sumber :

VIVA – Tahun 2019  lalu, Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia yang akan menggantikan DKI Jakarta di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Kedua daerah ini berada dekat dengan Kota Balikpapan, Kota Samarinda sebagai daerah penyangga ibukota tersebut.

Menyikapi pemindahan IKN, pemerintah perlu memikirkan secara penuh dan komprehensif terhadap pembangunan dan pengembangan daerah-daerah penyangga sekitar ibu kota. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si pada Webinar “Penguatan Daerah Penyangga dalam mendukung Ibu Kota Negara” yang diselenggarakan Puslatbang Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah (KDOD) LAN Samarinda, Selasa (8/12).

“Secara umum pemindahan IKN terkait erat dengan kebijakan tata kelola sumberdaya yang ada, baik di lokasi IKN baru maupun pada daerah-daerah penyangga sekitar IKN. Khusus pada daerah penyangga IKN, lanjutnya, kebijakan pengelolaan sumberdaya yang ada perlu secara cermat diatur karena menyangkut berbagai aspek diantaranya lingkungan, sosial budaya, kebijakan lokal, manajemen, hingga ekonomi dan keuangan.” tambah Adi Suryanto.

Oleh karena itu, Kepala LAN menjelaskan untuk memperkuat fungsi daerah penyangga dalam mendukung IKN diperlukan empat strategi umum yakni, strategi penguatan kapabilitas supporting daerah penyangga, strategi penguatan kolaborasi dan kerjasama regional antar daerah penyangga IKN, strategi Penguatan peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta strategi penguatan fungsi penyangga IKN dalam kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Puslatbang KDOD LAN, Dr. Mariman Darto, M.Si mengatakan menyikapi pemindahan IKN, LAN telah melakukan kajian terkait Penguatan peran daerah penyangga dalam Mendukung Ibu Kota Negara (IKN). Dalam kajian tersebut, LAN menilai 3 (tiga) aspek yaitu dukungan fungsi IKN, indikator pembangunan daerah serta potensi dan daya tarik daerah penyangga lainnya.
“Melalui ketiga aspek tersebut diharapkan dapat memenuhi kesiapan daerah penyangga dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara Baru,”  tambahnya

Dalam kesempatan ini, anggota Komisi XI, DPR RI, HM. Misbakhun, SE., MH mengatakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang selama didominasi terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

“Ibu Kota Negara akan lebih berfungsi secara optimal jika mendapat dukungan daerah penyangga sekitar IKN yang memiliki potensi dan kapasitas masing-masing daerah, aspek yang perlu diperhatikan antara lain pertumbuhan ekonomi, pertahanan keamanan, ketahanan pangan, pusat kegiatan masyarakat, pusat ibadah, dan sebagainya.” ungkap Misbakhun.