Centeng Demokrasi
- tim tvonenews.com
Peran kelompok preman, ormas, dan milisi dalam sistem politik dan sosial Indonesia pasca-Soeharto seperti saat ini pernah dikaji peneliti asing. Pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Ian Douglas Wilson dalam buku Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru mengungkap bagaimana kelompok-kelompok preman ini bisa beradaptasi karena memanfaatkan perubahan politik untuk memperkuat posisi mereka.
Bagi Wilson sejarah premanisme di Indonesia berdiri sekokoh tembok Istana. Kiprahnya bisa dilihat dari praktik sosial dan politik sejak masa kerajaan tradisional hingga era kiwari. Pada masa Orde Baru, misalnya kelompok preman sering digunakan sebagai alat untuk menegakkan ketertiban sosial versi negara dan melanggengkan kekuasaan rezim, misalnya melalui organisasi pemuda yang diberi kewenangan untuk menindak pengkritik rezim dengan mengatasnamakan Pancasila.
Potret bentrokan GRIB Jaya menyerang markas ormas Pemuda Pancasila (PP) di Bandung, Jawa Barat
- Istimewa
Tak lalu setelah Orde Baru runtuh, kelompok preman menghilang. Dunia percentengan ternyata juga bertransformasi dengan sama cepatnya mengikuti lanskap politik Indonesia modern yang tengah berubah. Dengan jenial, para gali, preman, jago dalam skala lokal dan nasional membentuk berbagai organisasi mengatasnamakan membela agama dan memperkuat identitas etnis sebagai landasan pendirian “ormas”.
GRIB Jaya, yang didirikan oleh Hercules misalnya merupakan contoh konkret dari fenomena ini. Hercules, yang dikenal sebagai mantan preman di Tanah Abang, kini memimpin ormas yang memiliki struktur organisasi dan jaringan yang luas. Hercules yang awalnya beroperasi di luar sistem formal dapat memasuki arena politik melalui jalur organisasi masyarakat.
Menurut Wilson, jenis baru kelompok preman terorganisir ini lalu memadukan perburuan rente secara predatoris dengan klaim merepresentasikan kelompok sosial-ekonomi yang terpinggirkan. Wilson menekankan bahwa mereka berhasil merebut legitimasi yang tidak semata-mata dilandaskan pada tindak pemalakan dan kekerasan, tapi juga cerdik menjadi perantara antara politik informal jalanan dengan politik formal parlemen.
Hubungan simbiosis mutualisme, ujar Wilson, tercipta dari relasi saling membutuhkan semacam itu. Preman yang tergabung dalam ormas lalu memiliki daya tawar, sementara dunia politik formal juga memanfaatkan "layanan" mereka. Wilson menggambarkan situasi ini sebagai "mafia tanpa bos", di mana negara terpecah dan tidak mampu lagi mengendalikan “bekas tukang pukulnya” secara efektif. Pada akhirnya kelompok-kelompok ini menjadi aktor penting dalam konsolidasi kuasa kewilayahan di tingkat lokal maupun nasional.
