Centeng Demokrasi
- tim tvonenews.com
Tentu selalu ada hubungan benci dan rindu. Sudah bukan rahasia jika kelompok-kelompok ini di tingkat bawah jadi “binaan” aparat keamanan di tingkat lokal. Pimpinan kelompok preman di tingkat lokal dan aparat resmi negara saling kunjung untuk berbagi “peran” dan “operasi” di lingkungannya masing-masing. Namun, ketika sudah “saling makan” jatah logistik di lapangan, hubungan bisa berubah saling antagonistik.
Eks preman Tanah Abang, Hercules
- YouTube/Gus miftah official
Sayangnya, publik seringkali tak melihat fakta-fakta “di belakang layar” semacam itu. Kita (salah satunya pers) misalnya hanya menyaksikan peristiwa-peristiwa besarnya saja. Wartawan sibuk menulis penangkapan salah satu pentolan ormas GRIB Jaya Depok oleh petugas yang menimbulkan kekisruhan, anggota ormas lainnya mengamuk membakar sejumlah mobil milik aparat kepolisian. Jurnalisme investigasi tidak dihadirkan untuk mengungkap hubungan yang sebenarnya, relasi yang bisa membuat kita merasa miris, bagaimana sebuah ormas preman dalam struktur negara pada mulanya dibiarkan dan diberi kekuasaan lebih besar dari seharusnya.
Yang jelas, keberadaan ormas seperti GRIB Jaya menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi Indonesia. Fenomena GRIB Jaya menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia belum sepenuhnya institusional. Proses politiknya masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan informal dan hubungan patron-klien. Demokrasi prosedural sepertinya berjalan baik, tetapi substansinya sebenarnya masih sering diwarnai oleh praktik kekuasaan yang berbasis kekuatan jalanan, pamer otot dan loyalitas pribadi.
Lebih jauh, tumbangnya Orde Baru, menyadarkan kita Indonesia mengalami kekosongan ideologis. Orde Baru, dengan segala otoritarianismenya, suka atau tidak harus diakui berhasil menciptakan satu bentuk ideologi negara yang relatif stabil. Negara hadir memberikan rasa aman, penegakan hukum yang melanggar HAM, misalnya operasi memberantas premannya dengan menggelar petrus (penembakan misterius).
Namun, ketika rezim Soeharto jatuh, negara seperti kerupuk tersiram air, meleyot menghadapi kelompok kelompok preman. Negara tidak mampu lagi menjadi sumber tunggal moralitas dan nilai-nilai kolektif. Di tengah kekosongan inilah, ormas-ormas baru bermunculan untuk mengklaim posisi ideologis tersebut.
Nah, saat negara “vakum ideologi” lalu ada aktor-aktor lain mengambil alih peran itu—entah ormas keagamaan atau GRIB Jaya dengan ketokohan Hercules—siapa yang kira-kita patut dipersalahkan?
Kapolri Ultimatum Preman dan Pelaku Pungli di Kawasan Industri
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan sinyal tegas kepada pelaku premanisme dan pungutan liar (pungli) yang masih beraksi di kawasan industri.
