PAN Sulawesi Selatan Harap DPP Bersikap Bijak
VIVAnews - Paska penetapan Abdul Hadi Djamal sebagai tersangka dalam kasus suap di Departemen Perhubungan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan menyerahkan sepenuhnya persoalan Abdul Hadi Djamal ke Dewan Pimpinan Pusat PAN.
“Karena dia menjadi calon anggota DPR, urusan sepenuhnya menjadi wewenang DPP,” kata Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan Ashabul Kahfi kepada VIVAnews, Selasa 3 Maret 2009. "Kami pasrah dan tinggal menunggu keputusan DPP."
DPW PAN, Kahfi mengatakan, siap menerima konsekwensi apapun terkait kasus dugaan suap terhadap Hadi Djamal, yang tertangkap tangan dengan Darmawati, staf tata usaha Departemen Perhubungan, Senin malam.
Meski demikian, adik kandung Abdul Hadi Djamal itu berharap agar DPP tidak terlalu cepat mengambil keputusan tentang Hadi Djamal. Sebab, anggota Komisi Perhubungan itu cukup mendongkrak perolehan suara PAN di Sulawesi Selatan.
Hadi Djamal juga dianggap sebagai legislator PAN yang sudah bekerja keras dan banyak berbakti kepada partai berlambang matahari itu. Dengan alasan itu, Hadi Djamal disebut-sebut cukup terkenal di wilayah Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan, yakni Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.
Abdul Hadi Djamal lahir di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, 51 tahun lalu. Ia dikenal sebagai salah seorang pendiri PAN. Namun, nama Hadi Djamal mulai dikenal sejak menjabat sebagai Wakil Sekertaris Jenderal DPP PAN periode 2000-2005. Di luar dunia politik, namanya pernah tercatat di PT Bukaka Teknik Utama, Majalah Sabili, dan Majalah Forum.
Pada pemilu 2004, Hadi Djamal mewakili Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan dengan perolehan hampir 27 ribu suara. Jumlah itu menempatkan suara Hadi Djamal tertinggi keempat dari daerah pilihan tersebut saat itu.
Laporan: Rahmat Zeena, Makassar.
Kemasan Guna Ulang Dinilai Perlu Digalakkan untuk Kurangi Timbunan Sampah Plastik
Data National Plastic Action Partnership, menyatakan, volume sampah plastik tumbuh sebesar 5 persen setiap tahunnya. KLHK menegaskan mengurangi sampah hingga 30 persen.
