- latimes.com
VIVA – Tuduhan yang kerap dilayangkan oleh Ukraina dan negara-negara Barat yang menyebut militer Rusia telah membantai warga sipil, terus dipatahkan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, memastikan Ukraina dan negara-negara Barat yang harus bertanggung jawan atas kematian ribuan warga sipil.
Respons keras Lavrov ditunjukkan saat mendengar kabar bahwa Rusia telah membantai warga sipil di dua wilayah kelompok separatis, Luhansk dan Donetsk.
Politisi Partai Rusia Bersatu itu menegaskan, tuduhan itu tidak berdasar. Lavrov bahkan menuduh Ukraina yang berada di bawah kendali negara-negara Barat telah menyebar berita bohong.
Merujuk pada seluruh informasi yang senantiasa dipublikasi Kementerian Pertahanan Rusia, Lavrov membuktikan banyaknya berita hoax yang beredar.
VIVA Militer: Evakuasi mayat tentara Ukraina di Donbas, Oblast Donetsk
- japantimes.co.jp
"Singkatnya, mereka berbohong. Fakta sudah diketahui, Kementerian Pertahanan kami selalu menyajikan fakta setiap hari," ucap Lavrov dikutip VIVA Militer dari Kantor Berita Rusia, TASS.
Membalikkan tuduhan, Lavrov mendesak Ukraina dan negara-negara Barat sekutunya untuk mengakui kejahatannya.
Banyak bukti yang dimiliki oleh pasukan militer Rusia di lapangan, yang menguak fakta jika pasukan Ukraina dan tentara bayaran Barat lah yang telah membantai warga sipil di Donbas, Donetsk.
Tak hanya menghabisi nyawa sipil yang tak berdosa, pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina (ZSU) juga dengan sengaja mendirikan benteng pertahanan di pemukiman parat penduduk.
VIVA Militer: Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov
- hawarnews.com
Fakta ini yang diyakini jika militer Ukraina sengaja menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup dari serangan pasukan Rusia.
"Negara-negara Barat harus mengakui tanggung jawab mereka, terlepas dari apa yang dikatakan Zelenskyy dan timnya,” kata Lavrov melanjutkan.
“Barat harus bertanggung jawab atas kematian warga sipil terutama di Donbass dan bagian lain Ukraina. Di mana, rezim Kiev menggunakan senjata ini terhadap alat intimidasi. Secara umum, ini adalah terorisme negara," ujarnya.
