Jurus Ampuh Suzuki Terhindar dari Aksi Premanisme di Kawasan Pabrik
- VIVA/Jeffry
Jakarta, VIVA – Di tengah maraknya aksi premanisme berkedok ormas yang mengganggu proyek-proyek investasi, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), memiliki cara andalan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Produsen otomotif asal Jepang tersebut mengaku tidak pernah mengalami gangguan serupa dalam pembangunan pabrik mereka.
“Alhamdulillah kami lancar, karena sebetulnya ini adalah koordinasi pada saat kami melakukan aktivitas, baik itu dalam membangun pabrik atau showroom," ujar Donny Saputra, Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales, dikutip VIVA di Karawang, Jawa Barat.
Suzuki Wagon R di Pabrik Suzuki Indonesia
- Suzuki Indonesia
Kemudian, strategi Suzuki tidak hanya soal komunikasi. Manufaktur ini juga aktif memberi manfaat nyata bagi warga lokal, sambil terus berkoordinasi dengan Pemda Jawa Barat agar kawasan industri tetap kondusif dan bebas dari pungli.
"Kalau kami lihat wilayah industri kami di Jawa Barat, Pemda Jabar sangat support dan melindungi terhadap industri-industri yang ada di wilayah mereka," tutur Donny.
Sebagai informasi tambahan, Suzuki telah hadir di Indonesia sejak 1970 silam dengan mendirikan pabrik perakitan sepeda motor di kawasan Kali Besar, Jakarta.
Dari titik awal yang sederhana itu, Suzuki terus memperluas jejak industrinya, mengikuti pertumbuhan pasar otomotif nasional yang kian pesat.
Selama lebih dari lima dekade beroperasi, Suzuki kini memiliki beberapa fasilitas perakitan strategis, antara lain di Jakarta Timur, Tambun, dan Cikarang, Bekasi.
Memasuki 2025, Suzuki kembali menunjukkan komitmennya terhadap pasar Tanah Air dengan mengalokasikan investasi senilai Rp5 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan teknologi di fasilitas produksi Suzuki, termasuk untuk memperkuat lini produksi kendaraan elektrifikasi seperti hybrid.
Pabrik Sepatu di Lebak Tutup, 1.100 Karyawan di-PHK
Pabrik sepatu PT Parkland World Indonesia (PWI) milik pengusaha Korsel di Kabupaten Lebak, Banten telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 1.100 karyawan
