Perbandingan Pajak Mobil Baru Indonesia dan Thailand
- VIVA/Yunisa Herawati
Jakarta, VIVA – Di tengah lemahnya penjualan mobil baru, kendaraan elektrifikasi (xEV) menjadi satu-satunya kantong pertumbuhan di pasar otomotif.
Data LPEM FEB UI yang dipaparkan di acara diskusi media bersama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan dihadiri VIVA Otomotif menunjukkan, bahwa penjualan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) di Indonesia terus melonjak tajam, terutama berkat insentif pajak yang lebih menguntungkan dibandingkan kendaraan konvensional (ICE) dan hybrid (HEV).
Struktur Pajak di Indonesia
Di Indonesia, mobil konvensional (ICE) masih dibebani pajak yang cukup tinggi, dengan total beban mencapai sekitar 42% dari harga jual. Komponen pajak tersebut terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 12,5%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 15%.
Untuk mobil hybrid (HEV), total pajak turun menjadi sekitar 32%, sementara kendaraan listrik murni (BEV) yang dirakit lokal (CKD) hanya dikenai pajak sekitar 2%. Namun, BEV impor (CBU) masih menghadapi pajak hingga 12%.
Artinya, terdapat gap pajak yang cukup lebar antara mobil berbahan bakar fosil dan mobil listrik, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar BEV di Indonesia.
Struktur Pajak di Thailand
Thailand juga menerapkan insentif bagi kendaraan listrik, namun dengan perbedaan signifikan dalam struktur pajaknya. Mobil konvensional di Thailand dikenai pajak total sekitar 32%, terdiri dari 7% PKB dan 24% pajak konsumsi (excise tax). Untuk kendaraan hybrid, beban pajak turun menjadi sekitar 20%, sedangkan BEV lokal hanya sekitar 10%.
Dengan demikian, Thailand memiliki selisih pajak yang lebih kecil antara ICE dan BEV dibandingkan Indonesia. Hal ini menjelaskan mengapa pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia relatif lebih cepat dalam dua tahun terakhir.
Pajak Mobil Bisa Beda Meski Modelnya Sama, Ini 6 Faktor Penentunya
Pajak mobil tak hanya ditentukan harga kendaraan. Simak 6 faktor yang memengaruhi besar tagihan, mulai dari NJKB, pajak progresif, lokasi hingga denda keterlambatan bayar
