Mulai 2027, Transaksi Kripto di Luar Negeri Bisa Terlacak Otoritas Pajak RI
- CNBC Internasional
Jakarta, VIVA – Indonesia akan mulai melakukan pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara pada 2027. Kebijakan ini memungkinkan otoritas pajak Indonesia bertukar informasi dengan otoritas negara lain melalui kerangka pelaporan internasional yang dikembangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan, penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi perpajakan di tengah perkembangan ekonomi digital.
Melalui pertukaran informasi tersebut, pengawasan terhadap aktivitas aset kripto yang melibatkan berbagai negara diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik. “Indonesia telah mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dari OECD, yang memungkinkan otoritas pajak bertukar informasi lintas negara. Pertukaran informasi pertama akan dilakukan pada 2027,” ujar Nurkholisoh di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kerangka tersebut menjadi salah satu instrumen kerja sama perpajakan internasional untuk menghadapi transaksi aset kripto yang tidak terbatas pada satu negara. Dengan demikian, informasi terkait aset kripto yang relevan untuk kepentingan perpajakan dapat dipertukarkan antaryurisdiksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Transaksi Kripto Lintas Negara Jadi Perhatian
Nurkholisoh menjelaskan, perkembangan ekonomi digital memungkinkan dana dan aset kripto berpindah antarnegara dengan cepat. Namun, pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan belum tentu dapat mengikuti kecepatan transaksi tersebut.
Sebab itu, kerja sama antarotoritas pajak diperlukan untuk mendukung penerapan ketentuan perpajakan terhadap aktivitas ekonomi digital, baik yang melibatkan pelaku usaha maupun konsumen di berbagai negara.
Meski demikian, pelaksanaan pertukaran informasi tetap perlu memperhatikan sejumlah aspek. Pemerintah menekankan pentingnya akurasi data, keamanan sistem, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku agar informasi yang dipertukarkan dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Penerapan kerangka pelaporan ini juga berlangsung ketika jumlah pengguna aset digital di Indonesia terus berkembang. Nurkholisoh menyebut Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Pembagian Kewenangan Pengawasan Aset Kripto
Dalam pengaturan aset kripto, pemerintah juga menekankan pembagian kewenangan antarlembaga. Bank Indonesia berwenang terkait sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menangani pengawasan perdagangan aset kripto, sedangkan Kementerian Keuangan berperan dalam penetapan kebijakan perpajakan.