Kendaraan Listrik Tetap Kena Pajak di Jawa Barat

Ilustrasi mengecas mobil listrik di SPKLU
Sumber :
  • Terra Charge

Bandung, VIVA – Terbitnya aturan baru melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 membawa perubahan pada skema pajak kendaraan di Indonesia. Salah satu poin krusial dalam regulasi tersebut adalah tidak lagi otomatisnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

img_title Pendakian Gunung di Jabar Dibuka Kembali, KDM: Sudah Mulai Musim Hujan

Perubahan ini menandai fase baru dalam kebijakan fiskal sektor otomotif, di mana kendaraan listrik mulai diperlakukan lebih setara dengan kendaraan konvensional dalam konteks pajak daerah. Sebelumnya, berbagai insentif diberikan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, termasuk pembebasan pajak di sejumlah wilayah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di tingkat daerah, kebijakan ini mulai direspons secara beragam. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu yang memastikan bahwa kendaraan listrik tetap akan dikenakan pajak, dengan mempertimbangkan kebutuhan penerimaan daerah.

img_title Kemendikdasmen Buka Suara soal Potongan Pajak TPG Guru

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pajak kendaraan masih menjadi komponen penting dalam mendukung pembangunan. Ia menilai seluruh kendaraan, baik berbasis bahan bakar maupun listrik, tetap menggunakan fasilitas publik seperti jalan raya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Photo :
  • tvOne

img_title Pabrik BYD di Subang Digeruduk Ormas, Dedi Mulyadi Bongkar Pemicunya

“Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan,” ujarnya, dikutip VIVA Otomotif dari laman Pemdaprov Jabar, Rabu 22 April 2026.

Menurutnya, penghapusan pajak kendaraan berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah, terlebih jika dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak mengalir secara optimal. Kondisi tersebut bisa berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan pemeliharaan jalan.

Meski demikian, Pemprov Jawa Barat tidak hanya fokus pada aspek penerimaan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penyederhanaan proses administrasi, di mana masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama saat membayar pajak kendaraan. Langkah ini dinilai dapat mempercepat proses sekaligus mengurangi hambatan administratif yang selama ini kerap dikeluhkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga optimistis bahwa tingkat kepatuhan masyarakat akan meningkat seiring dengan perbaikan layanan dan kualitas infrastruktur. Jalan yang lebih baik dan fasilitas publik yang terjaga diharapkan menjadi bukti nyata manfaat dari pajak yang dibayarkan.

West Java Investment Summit (WJIS) 2026.

WJIS 2026 Tawarkan 135 Proyek Senilai Rp336 Triliun, Jabar Pacu Investasi hingga Rp314 Triliun pada 2027

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar West Java Investment Summit (WJIS) 2026 di Kota Bandung untuk menawarkan peluang investasi jumbo di ratusan proyek strategis.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut