- VIVA/Cahyo Edi
VIVA – Ekonom senior Rizal Ramli, mempertanyakan kepada kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, mengenai apakah mereka punya kebijakan afirmatif atau affirmative policy untuk mengedepankan kebijakan ekonomi yang pro terhadap pengusaha bumiputera pada periode 2019-2024.
Sebab, dia mengaku yakin bahwa apabila salah satu capres berkomitmen mengedepankan affirmative policy yang berpihak kepada para pengusaha bumiputera, maka dia akan mendapat banyak dukungan tambahan menjelang Pilpes 17 April mendatang.
"Karena kalau ada capres yang mengumumkan bahwa dia akan komitmen terhadap program affirmative policy ini, maka dia akan banyak dipilih orang. Bahkan para swing voters akan beralih memilih dia," kata Rizal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 29 Maret 2019.
Mantan menko Maritim itu menjelaskan, ketimpangan ekonomi dan sosial antarkelompok di Indonesia saat ini, meskipun belum terlalu ketara di tataran permukaan, sebenarnya merupakan momok yang masih berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
Bahkan, lanjut dia, hal itu juga berpotensi menimbulkan kerusuhan antaretnis, jika terus dibiarkan tanpa ditangani secara serius oleh pemerintah.
"Kami anggap masalah ini penting untuk negara kita. Maka kami ingin bertanya kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, apakah ada dari mereka yang akan komit untuk melaksanakan kebijakan affirmative policy," kata Rizal.
"Kalau ada, tolong umumkan dalam waktu satu bulan ke depan. Karena saya yakin banyak rakyat yang ingin agar pemerintah baru memiliki program tersebut," tuturnya.
Mengenai apakah capres Prabowo Subianto memiliki kecenderungan untuk melakukan kebijakan affirmative policy semacam itu, Rizal mengaku enggan menebak-nebak.
Sebab, meskipun di era 1969 Soemitro Djojohadikusumo pernah membantu pemerintah Malaysia dalam menerapkan affirmative policy semacam itu, dia tak bisa menjamin bahwa Prabowo juga akan bisa melaksanakannya apabila dia terpilih sebagai presiden pada 2019-2024.
"Saya enggak bisa main tebak-tebakan. Bapaknya bisa membantu Malaysia merumuskan kebijakan tersebut. Kita harus tanya langsung apakah Prabowo bisa melakukan affirmative policy. Kalau Bapaknya bisa kan belum tentu anaknya juga bisa," ujarnya. (art)
