- VIVA/Eduward
VIVA – Komisi Pemilihan Umum kembali menerima audiensi dari Forum Umat Islam terkait proses penyelenggaran Pemilu serentak 2019.
Dari pertemuan, KPU menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan seperti daftar pemilih tetap yang sempat masuk Warga Negara Asing atau WNA dan juga isu pemilih dengan gangguan jiwa.
KPU menegaskan, orang dengan gangguan jiwa permanen tidak masuk sebagai daftar pemilih seperti isu yang sebelumnya dikatakan 14 juta jiwa.
"Orang gila yang menggelandang di jalan dan asosial itu tidak akan kami data. Kami mendata yang ada di panti-panti, di rumah sakit jiwa," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jakarta, Rabu 6 Maret 2019.
Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner Ilham Saputra turut menghadiri audiensi. Dalam kesempatan itu, KPU menjelaskan bahwa tuna grahita atau orang keterbelakangan mental masuk kategori disabilitas.
Sebelumnya pertanyaan itu diajukan oleh Sekjen FUI Al Khaththath yang mempertanyakan isu 14 juta pemilih orang gila.
"Total disabilitas ada 363.200, sementara tunadaksa 100.765, tunanetra sebanyak 61.899, kemudian tunarungu 68.246, lalu tunagrahita dan mental 54.295, atau kalau dipresentase itu 0,0029 persen dari total DPT kita," kata Arief
Terkait isu 103 WNA masuk DPT, KPU telah memverifikasi setelah data dikirimkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Jumlah itu setelah dikroscek dengan sistem internal berkurang dua pemilih. Arief mengatakan, sebaran WNA berada di 17 Provinsi dengan yang terbanyak di Provinsi Bali.
"Dan ini (101 WNA) sudah kita tindaklanjuti dengan melakukan pencoretan jadi dia kita keluarkan DPT." (mus)
