VIVA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu jangan ada kesan tertutup terhadap kasus dugaan surat suara tercoblos di Malaysia. Sehingga, jangan sampai surat suara yang sudah dicoblos disebut sampah.
"Jangan ada kesan, pemerintah dan penyelenggara pemilu, khususnya kelihatan tertutup, tidak mau terbuka. Kayak kasus Malaysia itu, buka saja, jangan kemudian mau tutup, bilang wah itu kartu yang sudah dicoblos kita anggap sampah," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin 15 April 2019.
Ia menegaskan, persoalannya bukan soal kartu yang coblos dianggap sampah. Tapi banyak pertanyaan yang harus dijawab soal siapa yang nyoblos, siapa yang punya akses pada kertas suara, dan dari mana asal kertas suara itu.
"Siapa yang men-supply, kenapa bisa ada di tempat ilegal itu, apa hubungan orang-orang itu dengan dubes. Karena, yang tercoblos anaknya dubes. Yang gitu-gitu dong ngomong terang dong, jangan kita anggap sampah dianggap selesai. Ini yang membuat kita ini percaya bahwa ini memang curang. Kita mau bilang enggak curang bagaimana, kasus begini besar kok ditutup," kata Fahri.
Ia menduga, sebanyak 17,5 juta surat suara invalid dibagikan pada caleg agar bisa mencoblos caleg dan capres tertentu. Dia menuding, surat suara tersebut dijualbelikan caleg untuk kepentingan capres tertentu.
"Caleg itu ratusan ribu, kita enggak bisa periksa. Capres boleh cuma dua. Tapi itu yang pasti, calegnya dia bawa kartu ke mana-mana, dia coblos sendiri, nanti dia susupkan ke TPS. Itu modusnya saya kira. Terjadi tengah malam di kantor kecamatan diam-diam," kata Fahri.
Ia menilai, hal ini mencemaskan. Karena itu, harus dibuka dan transparan agar membuat tenang. Seharusnya, tiap ada temuan harus disampaikan.
"Di sini meledak kecurangan. Di mana-mana kecurangan, kecurigaan-kecurigaan kita serangan dini hari, serangan fajar," kata Fahri. (asp)
