- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dan juga Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, hari ini berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Perbincangan santai itu terjadi usai prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail dan Barnabas Orno.
Turut mendampingi Jokowi dan Zulkifli, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Saat dimintai keterangan usai perbincangan, Zulkifli mengatakan bahwa dia hanya sekedar bersilaturahmi dan sedikit menyinggung pembahasan soal waktu pemilu yang terlalu lama.
"Ya kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan. Soal Pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 24 April 2019.
Tak hanya dengan Jokowi, Zulkifli juga berdiskusi dengan Surya Paloh bahwa waktu pemilu di Indonesia masih terlalu lama dan menguras energi. Menurutnya, sudah selayaknya mengubah undang-undang terkait pemilu.
"Nanti harus mengubah undang-undangnya agar pemilu itu ya sebulan setengah. Masa berantem disuruh undang-undang sampai delapan bulan," kata dia.
Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa pembicaraannya bersama Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan, Surya Paloh, serta tokoh lainnya adalah tentang refleksi bahwa masa pemilu sejak awal berlangsung terlalu lama.
"Berlangsung delapan bulan, diwarnai hoaks dan fitnah. Pada akhirnya kita semua berbicara bangsa dan negara, kepentingan untuk mencari pemimpin, Pak Zul juga banyak menyampaikan pengalamannya dalam kampanye delapan bulan yang melelahkan tersebut," kata dia.
Dengan demikian, ia mengatakan bahwa intisari dari pembicaraan semua adalah bagaimana bangsa bersatu mengutamakan kepentingan umum. "Delapan bulan sudah terlalu panjang untuk berkontestasi, saatnya semua berpikir tentang rekonsiliasi untuk bangsa dan negara," tutur Hasto. (ren)
