Tim Jokowi Ingatkan Anggota DPR Partai Oposisi Bisa Tak Berhak Digaji
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Ketua Tim Kampanye Daerah Joko Widodo-Ma'ruf Amin wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membalas seruan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono agar masyarakat menolak mengakui pemerintahan hasil pemilu 2019.
"Kalau pemerintah yang sah tidak diakui, dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis 16 Mei 2019.
Menurut Dedi, penolakan itu berdampak pada segala kebijakan pemerintah menjadi ilegal dalam hal apa pun. Salah satunya gaji yang diperoleh oleh anggota Parlemen. “Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu," katanya.
Ketika pemerintahan diserukan agar tidak diakui, dia mengingatkan juga, status administrasi masyarakat juga dirugikan. Transaksi perbankan masyarakat akan dianggap tak sah karena kartu tanda penduduk mereka ilegal.
Arief Poyuono sebelumnya meminta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil pemilu 2019. Menurutnya, kecurangan bukan hanya dalam pemilu presiden, melainkan juga pemilu legislatif.
Ia mengklaim kecurangan itulah yang membuat partai-partai baru gagal masuk DPR karena hasilnya di bawah empat persen sesuai dengan syarat parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.
Gibran Bantah Presiden Jokowi Gabung Golkar
Gibran membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menyebutkan Presiden Jokowi dan dirinya sudah masuk ke Golkar
