- VIVA/Syaefullah
VIVA – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disebut banyak menggunakan pemberitaan di media sebagai bukti dalam permohonan gugatan sengketa pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. Hal itu dipaparkan oleh lembaga pemantau Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif.
"Sebanyak 30 persennya kliping media," kata Ketua Kode Inisiatif, Very Junaidi di Tebet, Jakarta, Minggu 26 Mei 2019.
Hal ini menurutnya berpotensi jadi kelemahan dalam permohonan tersebut. Pasalnya kubu Prabowo-Sandiaga jadi menggunakan data sekunder, alih-alih bukti primer yang lebih kuat lagi.
"Saya justru tertarik melihat apakah buktinya itu akan sangat kuat atau tidak. Jadi ya bukti primer, bukti hasil pengawasan, hasil dari saksi di TPS. Kalau hanya menggunakan link berita media, seperti dalam permohonan, agak sulit untuk dapat dikabulkan di MK," ujar Very.
Meskipun demikian Very mengakui tidak tertutup kemungkinan kubu Prabowo-Sandi menyampaikan bukti-bukti tambahan dalam persidangan. Dia menilai bisa saja tim hukum memiliki strategi sendiri.
"Ini bisa saja sebuah strategi," kata Very.
Sebelumnya, tim hukum telah resmi mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Jumat malam, 24 Mei 2019. Tim dipimpin langsung oleh Bambang Widjojanto.
"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan mengenai sengketa perselisihan hasil Pilpres," kata Bambang di kantor MK Jakarta Pusat.
Hakim MK Soroti Tanda Tangan yang Mirip Semua di TPS Bangkalan
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Ketua Panel II, Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir di tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Bangkal
