Kampanye Pilkada Dimulai, Kemendagri Tugaskan 137 Pjs Kepala Daerah

Ilustrasi simulasi pemungutan suara Pilkada 2020
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

a.    Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.    Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c.    Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil; dan
d.    Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri; dan
e.    Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

img_title Fraksi PKB DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung, Sebut Perbaikan Demokrasi Harus Tetap Dilakukan

“Selain hal tersebut di atas pjs juga mempunyai tugas menjalankan kebijakan strategis yang telah ditetapkan Pemerintah di antaranya menjalankan upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Serta mengambil langkah-langkah yang sinergis serta penegakan hukum protokol kesehatan COVID-I9 serta penanganan dampak sosial dan ekonominya di daerah,” katanya. (ase)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Prudential, kampanye

Gelar Kampanye Regional di Delapan Pasar Asia, Begini Strategi Terbaru dari Prudential

Prudential meluncurkan kampanye regional “Janji, jadi nyata” di 8 Pasar Asia yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Hong Kong, dan Taiwan.

img_title
VIVA.co.id
15 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut