Mahfud: Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Tak Fatal
- Reza Fajri/VIVA.
VIVA - Pemerintah tetap bersikap untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Sementara banyak temuan pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan Pilkada ini.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengakui memang ada temuan pelanggaran tersebut. Namun, Mahfud menilai pelanggaran-pelanggaran yang ada tidak fatal.
"Kalau enggak salah ada 18 (temuan) dari 270 daerah. Nah 18 itu yah kecil-kecil, tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Yah kita tindak lah gitu. Tetapi yang sampai fatal kan enggak ada," kata Mahfud, Kamis 1 Oktober 2020.
Baca juga: Empat Staf Bawaslu Riau Positif Corona
Menurut Mahfud, pelanggaran justru banyak terjadi di luar urusan Pilkada. Hal itu juga katanya sudah mendapat penanganan dari aparat setempat dibantu Satpol PP.
"Malah banyak pelanggaran-pelanggaran di luar urusan Pilkada. Di pasar-pasar, di mall-mall, saudara tahu, di jalan yang enggak ada Pilkadanya malah ramai," kata Mahfud.
Meskipun katanya belum ada pelanggaran fatal selama tahapan Pilkada, namun Mahfud menegaskan para pelanggar tetap akan ditindak. Terkait penindakan ini, Mahfud juga menilai belum perlu ada Perppu.
"Polisi punya instrumen hukum untuk itu dan kita belum berpikir untuk alternatif Perppu," kata Mahfud. (ren)
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
