Empat Paslon Pilkada Ternate Sepakat 'Haramkan' Politik Uang
- Antara
VIVA – Empat pasangan calon di Pilkada Ternate, Maluku Utara, sepakat menandatangani naskah deklarasi pilkada damai tanpa politik uang. Tak hanya itu, semua paslon juga menandatangani pakta integritas tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Ternate, Kifli Sahlan, di Ternate,menyatakan, mereka memiliki kewajiban mengawasi masing-masing pasangan calon dan jika ada pelanggaran maka mereka akan menindak sesuai peraturan berlaku, mulai dari pembubaran masa dan pengurangan masa kampanye, hingga sanksi administrasi yang direkomendasikan ke KPU.
Menurut Kifli, terkait politik uang dan penerapan protokol kesehatan selama masa kampanye, juga telah disesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 13/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6/2020.
Baca juga:Â Gempa 5,0 Magnitudo Guncang Wilayah Ternate
Sementara itu, Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin, menegaskan, mereka tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku politik uang dalam Pilkada 2020.
Menurut dia, UU Nomor 10/2016 secara tegas telah mengatur mengenai praktik politik uang. "Itu bukan hanya yang memberikan imbalan, tapi siapapun yang menerima imbalan juga akan ada sanksi hukumnya," ujarnya.
Sehingga, Badan Pengawas Politik mengingatkan masyarakat agar tidak bermain-main dengan politik. Masyarakat mestinya berani menolak apabila terdapat oknum yang membagi-bagi uang agar masyarakat memberikan dukungan kepada pasangan calon itu.Â
Khusus untuk kandidat, dia menjelaskan, jika terbukti melakukan politik uang atau jenis pelanggaran lainya maka dapat mereka didiskualifasi.
Sementara, Sekretaris Kota Ternate, Jusuf Sunya, saat memberikan sambutan dalam deklarasi itu, berharap Pilkada serentak lanjutan 2020 di Kota Ternate tidak memunculkan kluster baru penyebaran Covid-19. "Jangan hanya untuk kepentingan kemenangan semata justru mengabaikan protocol kesehatan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan kita bersama," ujar dia. (antara)
Polisi Ungkap Penipuan Umrah di Maluku Utara, Kerugian Calon Jamaah Capai Rp2,5 M
Polda Maluku Utara mengungkap kerugian para pelapor dalam kasus dugaan penipuan perjalanan ibadah umrah melalui PT Betteravel Indonesia Perkasa mencapai Rp2,5 Miliar.
