Pemerintah Diminta Tak Tutupi jika Ada Klaster COVID-19 akibat Pilkada

Ilustrasi simulasi pemungutan suara Pilkada 2020
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

VIVA – Pemerintah diminta terbuka saja jika ada klaster baru COVID-19 akibat penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut masyarakat memang membutuhkan informasi itu demi mengantisipasi dan waspada.

img_title Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Pencalonan Gibran di Pilkada: Tidak Ada Laporan Dokumen Pendidikan

"Sikap terbuka itu jauh lebih baik. Karena apabila itu terjadi, menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita bahwa risiko itu nyata ada," kata anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, lewat video, Sabtu, 12 Desember 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemerintah diminta belajar dari kasus libur panjang beberapa waktu lalu yang membuat jumlah kasus positif COVID-19 menjadi melonjak. Jika libur panjang saja membuat lonjakan, katanya, bukan tidak mungkin jika pilkada juga begitu.

img_title KPU Surakarta Akui Verifikasi Ijazah Gibran saat Pilkada Tidak Sampai ke Singapura, Cuma Kemendikbud

"Ini kan pilkada paling rumit, paling kompleks, mahal dan berisiko dalam sejarah pilkada kita sejak 2005 dan pilkada serentak 2015," ujar Titi.

Baca: Penyintas COVID-19 Tegaskan Pandemi Bukan Konspirasi

img_title KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Pencalonan Gibran Jadi Wapres: Pakai Dokumen saat Pilkada Surakarta

Apalagi dalam berita terbaru, Ketua Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan Bambang Dwitoro meninggal dunia setelah terjangkit COVID-19. Maka semua mau tidak mau harus kembali waspada akan penyebaran virus itu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia menilai, masyarakat memang sudah cukup waspada dan sudah ada kesadaran akan kewaspadaan itu. Namun, pemerintah tetap harus selalu mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan virus itu.

Ketua KPU Kota Tangerang Selatan Bambang Dwitoro dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu, 12 Desember 2020. Bambang meninggal dunia di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, Tangerang Selatan, pada pukul 03.40 WIB.

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut