VIVA – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menyatakan aparatur sipil negara (ASN) berpotensi tidak netral lantaran ada calon petahana pada Pilkada 2020.
Ketua Bawaslu Karimun Nur Hidayat mengatakan bahwa potensi itu tidak dapat terjadi jika ASN tetap bekerja secara profesional dan bersikap netral dalam pilkada.
Dayat, demikian sapaannya, mengingatkan kembali kepada ASN untuk bersikap netral dalam pilkada.
Berdasarkan hasil analisis Bawaslu Kabupaten Karimun, camat dan lurah/kepala desa rentan bersikap tidak netral.
Sejauh ini, bawaslu setempat sudah menangani satu kasus ASN tidak netral. Pada saat ini, pihaknya masih menelusuri satu kasus dugaan ASN tidak netral.
"Kami belum bisa membeberkannya karena masih pendalaman," katanya menegaskan, Jumat (23/10)
Dayat mengungkapkan bahwa pihaknya sudah 71 kali melakukan sosialisasi guna mencegah terjadinya pelanggaran pilkada di jajaran kelurahan/desa.
"Kami mengoptimalkan upaya pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi secara masif, efektif, dan efisien," ucapnya.
Bawaslu setempat juga merangkul berbagai kalangan untuk meningkatkan pengawasan.
BACA JUGA: Tak Netral di Pilkada, ASN Depok Dibidik Tim Investigasi
Adapun target Bawaslu Kabupaten Karimun, kata dia, bukan hanya meningkatkan partisipasi pemilih, melainkan juga keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pilkada.
Di Karimun, lanjut dia, warga yang tinggal di Kecamatan Meral, Kundur, Kundur Utara, dan Kecamatan Kundur Barat membentuk kampung pengawasan. Pembentukan ini sebagai bukti tingkat kesadaran masyarakat untuk melahirkan pilkada yang jujur dan adil berjalan maksimal.
"Kami targetkan 12 kecamatan yang ada di Karimun terbentuk kampung pengawasan," ujarnya.
Menurut Dayat, sampai sekarang belum ada temuan dan laporan terkait dengan politik uang dalam pilkada. Dalam hal ini, pihaknya terus-menerus menyosialisasikan tolak politik uang.
"Upaya pencegahan terjadi politik uang terus dilakukan kepada masyarakat maupun peserta pemilu," katanya. (ant)
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
