Kubu Pradi Protes Keras Laporan Politik Uang di Pilkada Depok Disetop

Kuasa hukum kubu Pradi-Afifah, Saharwan Perkasa
Kuasa hukum kubu Pradi-Afifah, Saharwan Perkasa
Sumber :
  • VIVA/Zahrul Darmawan

VIVA – Kubu pasangan calon wali-wakil wali kota Depok, Pradi Supriatna-Afifah Alia, mempertanyakan alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut kasus dugaan politik uang (money politic) tidak bisa dilanjutkan.

“Alasan penolakan atau tak dilanjut dasar alasan hukumnya mana. Masa pelaku enggak mau hadir dianggap selesai,” kata kuasa hukum kubu Pradi-Afifah, Saharwan Perkasa, ketika dikonfirmasi pada Selasa, 15 Desember 2020.

Menurut dia, pernyataan yang dilontarkan Ketua Bawaslu Depok Luli Barlini tidak mendasar. “Maling kalau dipanggil enggak usah hadir nanti juga dianggap selesai,” katanya, bertamsil.

Baca: Kubu Pradi-Afifah Laporkan Dugaan Politik Uang di Pilkada Depok

Ia juga mempertanyakan alasan Bawaslu yang menyebut itu tanggung jawab Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu). Menurutnya, siapa pun yang menjadi penyidik dalam proses penyelidikan harus dikembangkan dan ada upaya paksa dalam hukum agar bisa memenuhi panggilan.

Maka, kata Saharwan, bila setelah proses dilalui namun tak ada hasil yang memperkuat dugaan harus dikeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan atau SP-3. Begitulah prosedur yang berlaku di kepolisian, dan karena itu, mestinya berlaku prosedur yang sama di Gakumdu.

Disetop