4 Pejabat Kemendagri Dilantik Jadi Plt Gubernur
- VIVAnews/ Putra Nasution (Medan)
VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan para calon kepala daerah yang akan berkompetisi di pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, petahana kepala daerah yang ikut dalam kompetisi pilkada harus mundur dari jabatannya.
Untuk menghindari kekosongan kekuasaan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menunjuk empat pejabat di lingkungan Kemendagri sebagai plt gubernur di empat provinsi yang menggelar pilkada.
"Ini amanah undang-undang yang sudah disepakati oleh para pihak, untuk itu sesuai dengan aturan bahwa pejabat yang ikut berkontestasi lagi otomatis perlu digantikan karena harus melaksanakan cuti kampanye,” kata Tito saat memberikan surat keputusan (SK) itu di Gedung Kemendagri yang disiarkan di YouTube, Jumat 25 September 2020.
“Dan untuk menjaga netralitas maka (para petahana gubernur yang ikut pilkada) digantikan dengan pejabat sementara,” ujarnya.
Baca juga: Mendagri Tito Bersurat ke KPU, Tak Setuju Ada Konser di Pilkada
Mereka yang mendapat SK Mendagri hari ini adalah Plt Gubernur Kepulauan Riau dijabat oleh Bahtiar, yang saat ini menjabat direktur jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Plt Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni, yang saat ini menjabat sebagai kepala Balitbang Kemendagri. Kemudian Plt Gubernur Jambi, Restu Ardy Daud yang saat ini menjabat deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP.
Dan terakhir adalah Plt Gubernur Kalimantan Utara, Teguh Setia Budi, yang saat ini menjabat sebagai kepala BPSDM Kemendagri. Keempat orang ini akan menjabat sebagai plt gubernur hingga masa cuti petahana dalam pilkada usai.
Mantan kapolri ini meminta keempat plt gubernur ini tetap berkoordinasi dengan gubernur yang sedang cuti karena ikut dalam kompetisi pilkada. Terutama mengenai berbagai kebijakan yang sudah diambil sebelumnya, karena plt tidak boleh membuat kebijakan strategis.
“Intinya koordinasi kalau ada membuat kebijakan-kebijakan yang penting. Sehingga program-program yang sudah dibuat oleh pejabat yang sedang cuti itu tetap bisa berlanjut. Dan sepanjang itu positif. Bangun hubungan baik dengan semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, Tito meminta empat gubernur yang sedang cuti pilkada agar bisa berkoordinasi dengan plt gubernur dari Kemendagri yang telah ditunjuknya. Upaya itu agar pelayanan dan program daerah bisa terus berjalan.
