Jokowi Takut ke Sidang PBB karena Ancaman Sniper, Cek Faktanya
- cekfakta.com
VIVA – Akun Facebook Hendra Madani mengunggah status pada 24 September 2020 yang mengklaim Jokowi tidak datang ke sidang PBB dikarenakan pasukan sniper sudah menunggu, sehingga pidato dilakukan di Istana.
Akun Hendra Madani turut mencantumkan link YouTube VIVA.co.id yang berjudul “Isi Pidato Presiden Jokowi di Sidang Umum PBB” yang tayang pada 22 September 2020.
Narasinya:
Jokowi Takut datang kesidang PBB karena pasukan sniper sdh menunggu. Terpaksa pesawat cebong dkk balik kanan. Pidato dilakukan diistana pun belepotan malah menasehati negara lain. Petikan pidatonya “ Ijinkan saya untuk memberi nasehat yang mulia. “PBB Harus Berbenah diri”..!!!???????????????????????????? Aduh Hancur Nur !! Sudah banyak rakyat Indonesia banyak bunuh diri gara2 Jokowi ???????? urus negara sendiri aja ngutang konon mau membenahi negara lain. Mati kita min !! #sinetronpinokio
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir cekfakta.com, klaim Jokowi takut datang ke sidang PBB karena pasukan sniper sudah menunggu adalah salah. Faktnya, Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya digelar secara langsung dan virtual akibat pandemi virus corona.
Presiden Majelis Umum PBB Tijjani Muhammad Bande mengatakan pertemuan virtual dijadwalkan pada 22-29 September 2020 dan dilakukan dengan pidato yang telah direkam sebelumnya oleh para pemimpin dunia.
Dilansir dari medcom.id, Presiden Joko Widodo mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berbenah diri. Jokowi memberikan dua pemikiran pada pelaksanaan Sidang Majelis Umum ke-75 PBB.
Kesimpulan
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, klaim Jokowi takut datang ke sidang PBB karena pasukan sniper sudah menunggu termasuk konten yang salah, yakni ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah.
Rujukan
https://cekfakta.com/focus/5104
Jokowi: Tilapia Fish Cultivation Has Huge Global Demand
President Joko Widodo (Jokowi) inaugurated the tilapia fish cultivation managed by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) in Karawang, West Java, on
