Kisruh Cadar, Ketika Kampus Takut Ancaman Radikal
- Repro Instagram
Berbeda dengan dua politisi yang berkomentar keras, Komisioner Komnas Perempuan Masruchah, meminta agar Rektor UIN Sunan Kalijaga jernih dalam mengambil keputusan. Sebab, jika dikaitkan dengan hak berekspresi, dan hak atas pilihan berpakaian, maka memakai cadar adalah hak asasi, dan seharusnya rektor tak berhak memberlakukan larangan tersebut.
"Pilihan baju, apa pun bentuknya yang dimaknai sebagai simbol Muslim tidak boleh dilarang. Banyak yang memutuskan bercadar untuk menghindari fitnah, meski itu juga masih debatable, tapi itu adalah hak dan pilihan mereka," ujar Masruchah kepada VIVA yang menghubunginya melalui sambungan telepon, Selasa, 6 Maret 2018.
Menurut Masruchah, ini bukan hanya tentang Yogya, tapi juga tentang Indonesia dan dunia. "Islam adalah agama yang tersebar di seluruh dunia, jadi memang perlu kehati-hatian sebelum mengambil keputusan," ujarnya.
Namun Yudian bergeming. Melalui surat resmi dengan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018, Yudian mengukuhkan keputusannya. Ia mengaku tak ada yang salah dengan keputusannya karena ia sedang membentengi mahasiswinya dari ajaran yang radikal dan intoleran. Apalagi, menurutnya, sejak awal sudah ada konsensus dengan mahasiswa baru mengenai hal tersebut.Â
Selain itu, Yudian beralasan, pemecatan tak akan dilakukan dengan serta merta. Ada tujuh tahap pembinaan yang akan diberlakukan bagi anak-anak muda yang sedang bersemangat belajar agama tersebut.
Yudian pasang badan, ia siap dipecat jika keputusannya dianggap salah. "Ada konsensus. Meski dilanggar, kami sudah memberikan toleransi dengan tujuh tahap pembinaan kepada yang bersangkutan. Namun kalau masih nekat ya silakan keluar dari kampus. Toh, kalau kebijakan itu salah, saya siap dipecat," ujarnya, tegas.
Ia mengaku melakukan itu untuk menegakkan Islam yang moderat atau Islam Nusantara di kampus negeri. Apalagi menurutnya, cadar adalah produk budaya, bukan produk syariah.
"Islam moderat itu Islam yang mengakui konsensus bersama yaitu Islam yang mengakui UUD 1945, Pancasila, Kebhinnekaan dan NKRI," katanya.
Meski mengingatkan soal hak asasi, namun Menristek Dikti Muhammad Nasir mengaku tak akan ikut campur atas kebijakan yang diambil oleh UIN Yogyakarta. Ia berjanji tak akan melakukan intervensi agar keputusan itu dibatalkan. Nasir juga meyakini, cadar adalah persoalan budaya, bukan agama dan memilih mempercayakan sepenuhnya keputusan pada kampus UIN Yogya. "Saya serahkan rektor urusan seperti itu," ujar Nasir.