Kejutan Yudi Latif dan Polemik BPIP
- VIVA/Agus Rahmat
Moeldoko mengatakan bahwa BPIP yang awalnya UK-PIP tersebut, penting ada di zaman sekarang. Bahkan kata Moeldoko, pihak KSP dan BPIP sudah dua kali bertemu dan mendiskusikan soal sosialisasi Pancasila dengan berbagai metode. Presiden Jokowi disebut sangat memikirkan tersampaikannya nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara itu agar semakin merasuk di kehidupan masyarakat.
"Semua orang tidak meragukan kapasitas dari pak Yudi Latif, kemampuan Beliau untuk mengarusutamakan Pancasila karena Beliau memiliki background yang luar biasa tentang pemahaman terhadap Pancasila," kata Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat 8 Juni 2018.
Sementara mengenai calon pengganti Yudi dinilai Moeldoko haruslah orang yang memiliki kapasitas yang sama atau paling tidak mendekati dirinya.
“Saat ini Pancasila sungguh diperlukan, kita lagi kering pemahaman ideologi, kita lebih mengangungkan ideologi lain dan seterusnya. Ini saya pikir sebuah prioritas bagi bangsa ini," lanjut mantan Panglima TNI tersebut.
Evaluasi BPIP, DPR Sosialisasi Pancasila
Ditemui di Gedung DPR, Wakil Ketua DPR Fadli Zon lebih jauh menyoroti perlunya BPIP dievaluasi. Di samping menilai positif langkah Yudi Latif, Fadli mengatakan memang perlu ada reformasi terhadap lembaga dan badan-badan negara yang dianggap tak efektif.
“Kita kan semangat ini, untuk melakukan reformasi birokrasi. Kemudian, badan-badan yang dianggap tidak perlu, bisa dilakukan oleh badan lain, tidak perlu membuat badan-badan baru. Apalagi ini terkait Pancasila," kata Fadli
Zon.
Menurutnya, Yudi Latif yang berani mundur menunjukkan sikap yang pancasilais.
Sementara tugas sosialisasi Pancasila menurut Fadli juga bisa dilakukan oleh anggota DPR yang masing-masing memiliki daerah pemilihan. Sebagai legislatif, anggota DPR mewakili rakyat untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila.
“Nanti akan terulang lagi sejarah masa lalu. Jadi BPIP pun perlu dievaluasi. Pancasila ini sudah menjadi dasar, pandangan kita, saya kira di MPR sudah ada program terkait empat pilar ini,” kata Politikus Gerindra tersebut menutup kalimatnya. (ren)
Cendekiawan: Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Benteng Utama RI untuk Bangkit
Sukidi membeberkan 5 krisis utama yang melanda bangsa, yakni pemusatan kekuasaan, hukum yang dipersenjatai, politik perpecahan, hingga ketimpangan ekonomi.
