- VIVA/Agus Rahmat
VIVA – Lebih dari sepekan gonjang ganjing pro dan kontra gaji fantastis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila alias BPIP bentukan Presiden Jokowi, Yudi Latif mengambil sikap mengejutkan. Kepala Pelaksana BPIP tersebut memilih mengundurkan diri dari posisi yang sudah dianggap setara dengan menteri itu.
Baru saja setahun menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPIP, Yudi Latif mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Yudi sebenarnya mengirimkan surat itu kepada Presiden pada Kamis lalu, namun baru diterima langsung oleh Jokowi pada Jumat pagi, 8 Juni 2018.
Namun sebelum surat itu sampai di tangan Presiden, Yudi sehari sebelumnya mengumumkan melalui media sosial soal mundurnya dia dari badan tersebut. Melalui akun pribadinya di media sosial Facebook, Yudi cukup panjang lebar menjelaskannya. Lantas, bagaimana nasib BPIP ke depan?
Mundurnya Yudi ini mengejutkan banyak pihak, mengingat dia baru bekerja selama setahun dan saat banyak pihak menunggu apa langkah-langkah konkret yang dilakukan BPIP bagi masyarakat. Apalagi belakangan ini BPIP tengah disorot terkait pro dan kontra “hak keuangan” bagi para pengurus dan dewan pembinanya, yang diduduki sederet elite politik dan tokoh masyarakat.
Yudi, yang memang dikenal cukup banyak menulis soal kenegarawanan dan Pancasila itu, secara gamblang menjelaskan alasannya mundur dari BPIP, yang awalnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pejabat unit tersebut dilantik tepat pada 7 Juni 2017 dengan Yudi sebagai Kepala Pelaksana.
“Saya merasa perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi
kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan,” kata Yudi Latif sebagaimana diunggah melalui akun Facebook.
Diketahui setelah dibentuk dalam formasi UKP-PIP, dalam hitungan bulan, unit itu kemudian dipersiapkan menjadi badan yang posisinya selevel kementerian dan lembaga setingkat kementerian. Tak lama, institusi ini berubah menjadi BPIP melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi pada Februari lalu.
Menurut Yudi, setelah dia memimpin lembaga itu dalam masa transisi menjadi BPIP maka saatnya dia mundur. Dalam tulisannya tersebut, pengamat politik ini juga sempat menjelaskan memang belum banyak yang mereka lakukan dalam setahun terakhir. Alasannya, adanya sejumlah kendala administrasi termasuk anggaran tetek bengek yang harus dikerjakan dalam transisinya.
Yang mengejutkan, dalam tulisan itu Yudi juga buka-bukaan bahwa dalam setahun ini, mereka belum mendapatkan hak keuangan yang jumlahnya sempat dipersoalkan di publik. Bagian tersebut yang mengakhiri tulisan Yudi yang diberi judul “Terimakasih, Mohon Pamit” itu.
“Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat- rapat Dewan Pengarah untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi badan tersendiri,” lanjut Yudi Latif.
Ihwal pengunduran diri Yudi makin terkonfrimasi melalui Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi Sapto Pribowo. Presiden sudah mengetahui hengkangnya Yudi dari lembaga itu. Namun Jokowi belum memberikan keputusan soal calon penggantinya. Selain hal yang dijelaskan Yudi melalui Facebook, Johan Budi mengatakan bahwa soal keluarga juga menjadi pertimbangan Yudi memilih mundur.
“Respons belum bagaimana pengganti. Tapi mengundurkan diri hak semua orang," kata Johan Budi.
Projo Muda 'Larang' Jokowi Pulang Kampung ke Solo, Dukung Jadi Ketua Parpol
PROJO Muda menilai bahwa masyarakat Indonesia masih memerlukan sosok dan pemikiran Jokowi, khususnya dalam perpolitikan.
