Jalan Panjang Kuasai Freeport Indonesia

Wilayah pertambangan terbuka Freeport di Timika, Papua.
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Adimaja

Ia menjelaskan, perjanjian yang harus dilakukan pemerintah adalah terkait jual beli participating rights antara Rio Tinto yang nantinya dikonversi menjadi saham sebesar 40 persen di PT Freeport Indonesia. Kemudian jual beli saham antara pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4 persen.

img_title 196 Karyawan Freeport Tinggalkan Pekerjaan, Kini Digembleng 2 Bulan Jadi Komcad di Papua

"Menjadi pertanyaan berapa harga yang disepakati membeli participating rights di Rio Tinto dan saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran. Ini muncul karena bila konsesi tidak diperpanjang hingga 2021 tentu harga akan lebih murah dibanding bila konsesi mendapat perpanjangan hingga tahun 2041," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat 13 Juli 2018.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hikmahanto menerangkan, hingga saat ini belum jelas apakah pemerintah akan memperpanjang konsesi PT FI atau tidak. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah pemerintah pasca 2019 akan merasa terikat dengan HoA atau tidak.

img_title Hadiri Konser Musik Cara Anak Muda Ekspresikan Kritik Sosial

Konvoi Bus Karyawan Freeport

Pendapat senada disampaikan Drajad Wibowo. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini mengatakan, HoA jangan diartikan bahwa Freeport telah jatuh sepenuhnya ke tangan Pemerintah Indonesia.

img_title Jaga Produksi Pupuk, Petrokimia Gresik Tambah Pasokan Bahan Baku dari Freeport Indonesia

Sebab, kesepakatan atau HoA justru menunjukkan negosiasi antara pemerintah dan Freeport belum selesai dan hanya kesepakatan awal terhadap harga pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di FI. Tak hanya itu, HoA juga belum menunjukkan secara jelas transaksi saham tersebut. Terlebih pihak Freeport McMoRan (FCX) dan Rio Tinto menyebut ada isu-isu besar yang belum disepakati.

Isu besar itu antara lain hak jangka panjang FCX di FI hingga 2041, butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan kesepakatan isu lingkungan hidup, termasuk limbah tailing.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, tercapainya kesepakatan harga saat ini, diduga bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) FI habis pada 4 Juli 2018 dan melalui revisi SK Nomor 413K/30/MEM/2017, IUPK diperpanjang hingga 31 Juli 2018.

Namun, terkait harga saham mahal atau tidak, politikus Partai Amanat Nasional ini tidak bisa menjawab. Sebab sejak lama Rio Tinto pasang harga di US$3,5 miliar. Sehingga, kata dia, bisa dilihat perbandingannya dengan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya saat mengambil Inalum dari Jepang. Dimana saat harga tawar dan pembelian akhirnya membuat Jepang takluk.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut