Sengkarut Jutaan Daftar Pemilih Ganda

Ilustrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumut
Sumber :
  • ANTARA/Irsan Mulyadi

"Dan menginformasikan hasil verifikasi dan pemutakhiran tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangannya, Kamis 13 September 2018.

img_title M Taufik Bantah Pendukung Prabowo-Sandi Ikut Serta dalam Aksi 22 Mei

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu dan KPU melakukan evaluasi. Yakni dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang ditemukan adanya data pemilih ganda.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sehingga dapat ditemukan solusi terbaik untuk mengantisipasi, dan mencegah munculnya kembali data pemilih ganda, terutama dalam DPT Pemilu 2019. "Sehingga perlu adanya pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019," ujarnya.

img_title Sikapi Pemilu 2019, Hayono Isman: Indonesia Dibangun atas SARA

Hal serupa juga disuarakan oleh bakal calon wakil presiden, Sandiaga Uno. Ia menegaskan bahwa koalisi partainya menolak DPT yang ditetapkan KPU karena masih terdapat data ganda. 

"Satu nama pun yang terduplikasi itu mencederai proses demokrasi, dan saya rasa Pak Presiden Jokowi, dan Ma'ruf sepakat dengan kita, bahwa kita ingin pemilu yang jujur dan adil," ujarnya. 

img_title Pasukan TNI Ajak Buka Puasa Bersama Massa Pendemo

Sandiaga berharap KPU lebih cermat lagi dalam menetapkan daftar pemilih di Indonesia. Terlebih, proses pemilu tersebut masih akan dilangsungkan beberapa bulan mendatang, sehingga KPU masih memiliki waktu untuk memperbaiki data tersebut.

"Mari kita perbaiki proses pemilu kita, sehingga masyarakat akan meyakini bahwa pemilunya jujur dan adil. Tidak perlu terburu-buru, kita masih punya 7,5 bulan," ujarnya.
 

Mahfud MD saat menghadiri diskusi KAHMI Kota Malang di Hotel Savana. (Foto: Imadudin M/Times Indonesia)

Mahfud MD: Keputusan Sudah Ada, Negara Harus Terus Jalan

Sudah tidak perlu ada perdebatan tentang Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

img_title
VIVA.co.id
30 Juni 2019
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut