Jurus Baru Menangkal Caleg Eks Koruptor
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Ray menjelaskan usulan ini bukanlah ide baru. Ia mengingatkan ide ini muncul sejak pembahasan larangan mantan napi koruptor nyaleg. Bahkan, kata dia, Presiden RI Joko Widodo juga sudah menyatakan hal yang sama.
"Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan jalan mantan napi koruptor kembali politik tidak akan mudah. Ini tentu harus didukung," jelas Ray kepada VIVA, Selasa, 18 September 2018.
Baca: MA Izinkan Eks Koruptor Nyaleg, Bola Pilihan Kini Ada di Masyarakat
Politikus Gerindra Mohammad Taufik berharap ada usulan yang lebih bijak pasca putusan MA. Menurutnya, semua pihak terutama KPU harus menerima dan siap menjalankan putusan MA.
Ia berharap tak perlu lagi penandaan terhadap surat suara atau cara lain seperti pengumuman di tempat pemungutan suara (TPS). Status Taufik sendiri pernah menjadi hukuman pidana kasus korupsi pada 2004 lalu.
"Putusan MA final ya harus dihormati dong. KPU harus segera jalankan. Ada usulan ditandai lagi itu proses kan," sebut Taufik, Selasa, 18 September 2018.
Foto: Ilustrasi masyarakat saat mencoblos
Taufik merupakan salah satu dari puluhan caleg yang diloloskan setelah melalui proses sidang sengketa ajudikasi Bawaslu. Dari catatan terakhir, ada 27 bacaleg eks napi korupsi yang gugatannya dikabulkan Bawaslu. Jumlah ini belum termasuk bacaleg eks napi yang gugatannya dikabulkan sebagian.
27 Caleg tersebut dalam masa pendaftaran sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.
Baca: KPU Vs Bawaslu soal Eks Koruptor Nyaleg
Sementara, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya masih perlu rapat pleno untuk belum membahas putusan MA. Menurut dia, usulan penandaan pada para eks napi korupsi pasca putusan MA tak bisa langsung dilakukan.
"Ya itu kan usulan, tapi enggak bisa dilakukan langsung. Kita tampung dan nanti kita bahas secara internal dulu," ujar Arief kepada VIVA, Senin, 18 September 2018.
Arief mengingatkan usulan penandaan terhadap pada eks koruptor harus dituangkan dalam PKPU. Sebab, PKPU yang ada setidaknya harus direvisi dan dikonsultasikan dengan DPR. Selain itu, KPU juga mesti hati-hati agar tak memunculkan polemik.
