Politikus Sontoloyo Ala Jokowi

Presiden Jokowi bagi-bagi sertifikat
Sumber :
  • VIVA/Nur Faishal

VIVA – Di tengah situasi sosial politik yang terus menghangat, Presiden Jokowi kembali melontarkan pernyataan yang berpotensi jadi polemik di masyarakat. Kali ini, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut sebagian dari politikus di tanah air sebagai politikus sontoloyo.

img_title Ijazah Palsu Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum, Boni: Itu Terobosan yang Bagus

Kata tersebut jelas menimbulkan perhatian publik karena makna yang terkandung terkesan negatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sontoloyo berarti konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jokowi sebenarnya mengucapkan kata tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai calon presiden atau saat situasi kampanye untuk Pilpres 2019 melainkan berposisi sebagai presiden. Saat itu, seperti yang sudah sering dilakukan, dia membagikan sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa, 23 Oktober 2018.

img_title Bantah Matahari Kembar, Golkar: Ada Upaya Benturkan Prabowo dengan Jokowi

Isu yang tengah mengemuka pada saat itu, sebelum kasus pembakaran bendera tauhid oleh anggota Banser di Garut, Jawa Barat, adalah mengenai dana kelurahan yang akan diberi dana pemerintah di tahun politik. Sejumlah politikus dari kubu sebelah, Prabowo-Sandi, atau penantang Jokowi, seperti Fadli Zon, Ferry Juliantono, Nizar Zahro, sampai pada Sandiaga Uno ramai-ramai mempertanyakan dan menyatakan keberatan mereka atas kebijakan itu.

Umumnya mereka bertanya, mengapa kebijakan itu harus dilakukan pada tahun politik seperti saat ini? Kenapa tidak dari dulu? Bahkan Ferry menyebut langkah pemerintah itu untuk menekan para lurah.

img_title Kubu Jokowi Bantah Tuduhan Ijazah Palsu: Itu Menyesatkan!

Padahal, Jokowi dan para pendukungnya mengklaim bahwa kebijakan itu murni untuk memenuhi aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan. Alasannya, karena selama ini pemerintah hanya menganggarkan dana desa yang mencapai puluhan triliun rupiah. Oleh karena itu, pada 2019, Jokowi menjanjikan dana kelurahan.

Presiden Jokowi

Menurut Jokowi, adanya dana kelurahan karena memang dibutuhkan untuk pembangunan di kampung-kampung. Jokowi tidak terima setiap kebijakan pemerintah selalu dikait-kaitkan dengan urusan politik khususnya Pilpres 2019.

"Kehidupan bukan politik saja, ada sosial, budaya ekonomi, kenapa semua dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian politikus untuk memengaruhi masyarakat. Hati-hati banyak politikus baik-baik, tapi banyak juga politikus sontoloyo," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, itulah kepandaian dari politikus. Tapi ia menilai, banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya juga tinggi sehingga tidak terpengaruh.

Jokowi meminta agar semua kebijakan pemerintah tidak dikaitkan dengan politik. Mantan gubernur DKI itu terlihat geram, karena selalu dikaitkan dengan pilpres.

"Kita semua ingin agar untuk rakyat jangan dihubung-hubungkan dengan politik, enggak rampung-rampung kita ini," katanya.

Pembantu Jokowi di Kabinet Kerja, Yasonna Laoly, yang bertugas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ikut menyambung pernyataan Jokowi tersebut. Dia mengungkap ciri-ciri politikus sontoloyo.

"Ya... saya no comment-lah. Itu kan sekarang ini orang-orang asal sembur aja gitu, membuat apa namanya, informasi yang enggak benar," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 24 Oktober 2018.

Tapi, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menduga, dengan melontarkan istilah tersebut, Jokowi ingin mengajak semua pihak agar berpolitik secara beradab. Sebab, pemilu harus dibuat suka cita.

"Dalam politik tetap ada etik, beradab. Pemilu ini kita buat sukacita, bukan saling serang. Adu visi, adu program," kata Yasonna.


Sontoloyo Teriak Sontoloyo

Berbagai reaksi muncul atas pernyataan Jokowi tentang politisi sontoloyo tersebut. Salah satunya adalah dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang dalam Pilpres 2019 ini, masuk di kubu Prabowo-Sandi.

Andi menyampaikan pendapatnya melalui akun Twitternya, @AndiArief_. Dia memulai dari kasus pembakaran yang juga ramai jadi bahan perbincangan publik di tanah air.

"Membakar itu pisau bermata dua, memusnahkan dan membangkitkan sekaligus," tulis Andi.

"Anda bisa berkumpul dan bersorak membakar tulisan. Tapi anda tak akan mampu memusnahkan keyakinan. Sontoloyo teriak sontoloyo," tulisnya lagi.

"Siapa yang berupaya memusnahkan keyakinan pasti bekerja untuk kekuasaan," tambah dia.

Andi lantas membandingkan dengan istilah serupa yang pernah dilontarkan oleh Presiden RI ke-1, Soekarno. Bung Karno memang pernah mengucapkan istilah Islam sontoloyo.

Pidato presiden Soekarno.

Namun, Bung Karno melontarkan kritik itu setelah melakukan pendalaman atas ajaran-ajaran Islam, dan membaca buku-buku karya tokoh-tokoh muslim hebat dunia, saat ia menjalani hukuman di Penjara Sukamiskin, Bandung, sampai pada pembuangan di Ende. Selain itu, Soekarno dikenal sebagai murid dari tokoh utama Sarekat Islam, Tjokroaminoto.

"Bung Karno adalah orang yang menyebut Islam sontoloyo atau masyarakat onta. Ke mana arah sontoloyo yang dimaksud kemarin pak?" sentil Andi dalam cuitannya yang lain.

Terkait pernyataan Jokowi itu, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengingatkan bahwa tekad awal pemilu seperti yang disepakati antara semua stakeholders terkait pemilu adalah mewujudkan pemilu damai. Untuk mewujudkan itu, lanjut Wiwiek, sapaan akrabnya, perlu didukung prakondisi yang kondusif termasuk di dalamnya untuk tidak bertutur kata dan berperilaku yang membuat polemik, kegaduhan, konflik dan kerusuhan.

Menurut Wiwiek, kesepakatan tersebut seharusnya ditaati oleh semua pihak, baik calon maupun partai-partai pendukung, masyarakat dan media. Ujaran-ujaran yang disampaikan para calon akan direspons secara luas termasuk apa yang disampaikan petahana tentang politikus sontoloyo.

"Istilah itu tentunya mengundang komentar kubu lawan dan kritik medsos. Sehingga yang muncul adalah isu menyoal apakah kata-kata tersebut patut atau tidak patut," kata Wiwiek kepada VIVA, Rabu, 24 Oktober 2018.

Wiwiek mengatakan sebagai seorang presiden, Jokowi sebaiknya tidak melontarkan kata yang bisa memicu polemik di tingkat masyarakat. Terlebih, saat ini tengah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.

"Sebagai RI 1 agaknya kurang proper mengatakan itu secara eksplisit. Perlu kosakata yang lebih tepat supaya tidak menimbulkan respons balik yang juga negatif," tutur dia.

Seolah sadar pernyataannya bisa memicu polemik, Jokowi lantas memberi penjelasan lanjutan mengenai istilah politikus sontoloyo. Menurutnya, menjelang pemilu, banyak cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politikus, segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat.

Hanya cara yang digunakan untuk meraih simpati masyarakat itu, menurut Jokowi, justru tidak beradab sama sekali. Bahkan, tidak ada tata krama.

"Itu yang enggak sehat seperti itu," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jokowi melanjutkan zaman sekarang menurutnya bukan lagi menggunakan model kampanye, yang adu domba dan pecah belah masyarakat. Bukan zamannya lagi politik kebencian. Tetapi, saat ini adalah politik adu program, adu ide dan adu gagasan, untuk membangun Indonesia ke depan.

"Kalau masih pakai cara-cara lama seperti itu, masih memakai politik kebencian, politik SARA, politik adu domba, politik pecah belah itu namanya politik sontoloyo," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto Bertemu Jokowi di Kertanegara

Prabowo Sampaikan Ucapan Spesial untuk Ulang Tahun ke-65 Jokowi, Diunggah Langsung Lewat Instagram

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada Jokowi lewat Instagram Story pada akun pribadinya pada hari Minggu, 21 Juni 2026.

img_title
VIVA.co.id
21 Juni 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut