Imlek dan Toleransi Beragama
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA - Warga keturunan Tionghoa di Tanah Air akan bergembira. Mereka turut menyambut tahun baru China atau dikenal dengan sebutan Imlek pada Selasa, 5 Februari 2019.
Berdasarkan perhitungan penanggalan mereka, tahun baru ini akan memasuki tahun ke 2570. Tentunya, mendapatkan hidup yang lebih baik, berkah, dan keberuntungan menjadi harapan mereka.
Tapi, pada perayaan tahun ini tampaknya mereka akan mendapatkan tantangan yang berbeda. Seperti dilansir dari BBC Indonesia, perayaan Imlek menghadapi penolakan dari sejumlah ormas di Bogor dan Pontianak.
Belum lama ini, beredar surat edaran dari Forum Muslim Bogor (FMB) yang menyatakan penolakan terhadap perayaan tahun baru Imlek dan Cap Go Meh (puncak perayaan Imlek) 2019. Salah satu poin dari isi surat tertanggal 23 Januari itu adalah meminta Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor tidak memfasilitasi perayaan Imlek dan Cap Go Meh di wilayah Bogor, terutama yang melibatkan umat beragama lainnya, khususnya umat Islam.
Mereka beranggapan Imlek dan Cap Go Meh bukan sekadar tradisi etnis China, namun juga hari raya keagamaan, maka dari itu tidak tepat bagi pemerintah untuk mendukungnya, karena bisa mengurangi keimanan umat Islam.
Dalam surat itu, pemuka dan tokoh muslim Bogor juga diseru untuk menjelaskan fakta Cap Go Meh dan bahayanya terhadap akidah umat serta keharaman umat Islam untuk menghadiri atau terlibat di dalamnya.
Selain di Bogor, dua ormas juga menentang penyelenggaraan kegiatan Cap Go Meh di Pontianak. Mereka adalah Pemuda Pancasila Kalimantan Barat dan Kota Pontianak serta Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kalbar. Mereka menilai perayaan Imlek yang mendekati pemilu legislatif dan pemilu presiden bakal membuat situasi tidak kondusif.
Pengaruh Kasus Ahok
Peneliti kemasyarakatan dan kebudayaan Thung Ju-Lan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai penolakan perayaan Imlek di beberapa daerah ini merupakan dampak dari intoleransi dan narasi politik yang bergulir setelah kasus penistaan agama yang menjerat mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Ada gerakan-gerakan [intoleransi] yang baru dan terutama pengaruhnya karena Pilkada DKI dengan masalah kasus Ahok," kata Thung, masih dilansir dari BBC Indonesia.
