Heboh Sumpah Pocong Wiranto
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Baca: Ditantang Balik Kivlan Zein, Wiranto: Cukup
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio heran isu kerusuhan Mei 1998 selalu diembuskan di musim pilpres. Namun, kali ini menurutnya lucu karena dilontarkan dengan tantangan sumpah pocong.
"Enggak perlu sumpah pocong sih. Negara ini lucu segala yang gaib diajak ke politik. Genderuwo, pocong lah," kata Hendri kepada VIVA, Rabu, 27 Februari 2019.
Hendri menekankan bila memang serius sebenarnya masalah ini bisa diusut. Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998 terkesan percuma karena belum ada kelanjutan. "Kalau serius kan bisa. Karena saksi sejarahnya masih ada. Tinggal ditelusuri saja, mau enggak pertanyaannya," ujar Hendri.
Kritikan juga disampaikan peneliti senior pusat penelitian politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti 'Wiwiek' Zuhro. Dia berharap saling serang antar purnawirawan jenderal soal kerusuhan Mei 1998 disetop.
Ia menyindir terpenting dalam kasus ini adalah solusi bukan politisasi setiap musim pilpres.
"Gaduh di ruang publik dicukupkan dulu karena hanya membingungkan publik. Yang penting solusi masalah itu agar tak terus menerus dipolitisasi setiap kampanye pilpres," jelas Wiwiek kepada VIVA, Rabu, 27 Februari 2019.
Sejarah Politik Tak Tuntas
Dugaan keterlibatan jenderal TNI saat kerusuhan Mei 1998 memang harus dijernihkan. Menurut Wiwiek, kasus ini mesti dijelaskan secara obyektif dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ia menyoroti kontroversi kasus ini selalu muncul sejak Pilpres 2009. Dalam tiga kali pilpres, isu ini dinilainya selalu dimainkan. Meski saat Pilpres 2009 tak terlalu deras politisasinya. "Masalah ini senantiasa muncul sejak Pilpres 2009. Untuk menjernihkan sejarah politik Indonesia dan menghentikan polemik sudah saatnya penuntasan masalah ini disegerakan," ujar Wiwiek.
Bumbu politik dalam penggelindingan isu kerusuhan Mei 1998 ini menggambarkan persaingan friksi antar dua kubu di Pilpres 2019. Di Pihak petahana ada Menko Polhukam Wiranto yang terseret. Lalu, di kubu oposisi ada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
"Tantangan itu makin memperkeras friksi antar kubu. Apalagi dilakukan Menko Polhukam dan capres yang sedang berlaga di pilpres kali ini," tutur pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno.
