Berebut Klaim Keberhasilan Pembangunan MRT
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Minggu 24 Maret 2019, Presiden Joko Widodo meresmikan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Moda transportasi massal ini menjadi simbol peradaban baru Indonesia yang lebih maju dan modern.
MRT diharapkan menjadi salah satu moda transportasi alternatif bagi warga DKI dalam beraktivitas. Serta bisa mengurai kemacetan ibu kota.
MRT akan resmi beroperasi secara komersial pada 1 April 2019. Sebanyak 16 rangkaian kereta besutan perusahaan Jepang, Nippon Sharyo, akan melayani mobilitas warga Jakarta.
"Sebuah peradaban baru akan dimulai dengan dioperasikannya MRT Jakarta. Ini adalah sebuah budaya baru karena merupakan yang pertama di negara kita, Indonesia," ujar Jokowi saat peresmian.
Saat meresmikan, Jokowi menyatakan bahwa proyek bisa bergulir lancar lewat keputusan politik yang dibuatnya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika memimpin Jakarta. Namun, di saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan terima kasih kepada semua mantan gubernur DKI Jakarta, mulai dari Sutiyoso hingga Djarot Saiful Hidayat.
Hal itu memicu polemik publik mengenai siapa sebenarnya yang berjasa dalam terwujudnya MRT. Pembangunan MRT mulai dari ide, perancangan, hingga pembangunan memang telah melalui jalan yang panjang dengan pasang surut selama puluhan tahun.
Presiden Joko Widodo meresmikan MRT
Ide awal transportasi massal ini dicetuskan pada 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, yang saat itu menjabat sebagai kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. BJ Habibie telah mendalami berbagai studi dan penelitian demi menghadirkan MRT di Indonesia. Namun sayangnya, mimpi Habibie membangun MRT kandas karena krisis moneter 1998. Ide pembangunan MRT ini kemudian berusaha diwujudkan kembali oleh Sutiyoso saat menjadi gubernur DKI Jakarta pada 1997-2007.
Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010. Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta pun mulai mencari investor untuk mendanai mega proyek senilai Rp16 triliun itu.
Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation pun dibuat. Dan, PT Mass Rapid Transit Jakarta resmi berdiri ketika Fauzi Bowo menempati Balai Kota Jakarta pada 2008.
