Aturan Blokir IMEI Ponsel Prematur
- cbc.ca
"Jangan dululah. Diadakan kajian mendalam," ujarnya. Menurut dia pemerintah harus menjelaskan tujuan dari aturan ini.
Jika untuk mencegah penyelundupan, apakah bisa dengan aturan tersebut tidak akan ada penyelundupan ponsel ilegal (black market/BM). Selain itu dia juga mengatakan harus belajar saat registrasi prabayar tahun lalu.
"Ya itulah pemerintah terlalu banyak aturan. Terus manfaatnya buat apa, perlu dikaji ulang. Kita sudah pengalaman dengan kemarin registrasi prabayar. Itu sudah kita registrasi, follow-up-nya enggak ada," kata Setyanto.
Bahkan, anggota Ombudsman, Alamsyah Siragih, mengaku akan memanggil pihak terkait soal aturan IMEI ilegal. Salah satunya adalah mengenai keterlibatan Qualcomm dalam penyediaan alat Sibina.
Ia mengatakan, perlu juga dikaji secara regulasi soal keterlibatan Qualcomm. Alamsyah menyatakan apakah ada conflict of interest soal hal tersebut. "Jangan sampai ada masalah di kemudian hari dengan penyediaan perangkat oleh pihak ketiga itu," ujarnya.
Bantahan
Meski suara protes terdengar cukup kencang, namun hal itu sepertinya tidak membuat pemerintah bergeming. "Ya, bentuknya hibah. Tidak ada imbalan apa-apa. Jangan khawatir," kata Direktur Industri, Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, kepada VIVA, Rabu, 7 Agustus 2019.
Ia menjelaskan bahwa pada 2017 terdapat MoU antara Kemenperin bersama Qualcomm. Pasca-perjanjian kerja sama ini, Sibina kemudian diberikan ke pemerintah Indonesia dengan gratis lewat hibah.
Soal keterlibatan Qualcomm, Janu mengaku banyak system on chip (SOC) digunakan untuk smartphone dibandingkan dengan perusahaan teknologi serupa. Oleh karena itu, ia meminta untuk melihatnya dari sisi kepentingan pemerintah.
"Dilihatnya dari kepentingan pemerintah. Kan banyak pemasukan pajak, penambahan investasi dan tenaga kerja," klaim dia.
Mengenai pekerjaan apa saja yang ada di dalam Sibina, Janu meminta untuk menunggu aturan IMEI ilegal disahkan terlebih dahulu, termasuk soal white list untuk beberapa hal seperti untuk perwakilan asing, keperluan militer, dan juga aparat keamanan.
"Kalau dari luar negeri harus menunggu keputusan Ditjen Pajak," jelas Janu.
Sementara Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, membeberkan tugas masing-masing kementerian di dalam aturan tersebut.
