Kembang Sayap Ganjil Genap
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung menilai, pemerintahan Anies Baswedan semestinya juga memberlakukan kendaraan roda dua dalam kebijakan ini. "Karena roda dua juga sama, menimbulkan asap menimbulkan gas buang, yang emisi gas buangnya itu akan mengganggu lingkungan," kata Ellen saat dihubungi BBC Indonesia, Rabu, Agustus 2019 yang dikutip VIVAnews, Kamis, 9 Agustus 2019.
Ellen khawatir pengguna mobil akan beralih ke motor bila kawasan ganjil genap diperluas. "Padahal tujuannya, supaya orang meninggalkan kendaraan pribadinya, kemudian menggunakan angkutan umum. Tujuannya itu, tapi kalau tidak ada pembatasan terhadap roda dua, maka tidak akan tercapai tujuannya," katanya.
Kekhawatiran meningkatnya polusi juga diungkapkan Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Tri Cahyono. Menurut Tri, penerapan ganjil genap di jalan yang semula tak berlaku ganjil genap akan membuat lalu lintas semakin macet dan polusi bertambah. Sebab, polusi kendaraan semakin tinggi jika mesin hidup tetapi kendaraan tak bergerak. “Kasihannya mereka akan mencari jalan pintas yang pada umumnya pemukiman,” ujarnya saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 8 Agustus 2019.
Tri mengungkapkan, opsi ganjil genap seharusnya diterapkan dengan target harus menjalankan ERP secepatnya. Sebab, ganjil genap enforcement-nya manual. Sedangkan ERP secara elektronik. Pengendara yang ingin menggunakan jalan di dalam ERP harus membayar. “Uang dihasilkan dapat disubsidi langsung ke angkutan umum,” katanya.
Gubernur Anies meminta warga Jakarta beralih ke angkutan-angkutan umum serta mobil listrik. Penggunaan angkutan umum dan mobil listrik, akan mengurangi polutan yang mencemari udara Ibu Kota.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar gunakan kendaraan umum, dan juga bersiap-siap untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik," ujar Anies usai membuka Musprov IX Kadin DKI di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.
Ratusan Anak Jakarta Putus Sekolah, PSI Beberkan Jurus Cegah Siswa Berhenti Belajar
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membagikan beasiswa untuk menekan angka siswa putus sekolah yang saat ini masih menjadi persoalan khusus di ibu kota.
