Ironi KPI
- Instagram/@kpipusat
"Kalau KPI ada dalam konteks Undang Undang Penyiaran dan undang-undang itu free-to-air (TV satelit)," kata Rudiantara di Jakarta, Senin 12 Agustus 2019.
Rudiantara menilai, rencana KPI tersebut perlu dibahas bareng dengan pihak terkait. Dia menjanjikan Kominfo akan membahas bareng KPI.
Bawahan Rudiantara dengan tegas mengatakan KPI tak bisa masuk ke YouTube sampai Netflix karena belum ada aturan mainnya.
Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia, mengatakan, pelaporan di media baru lebih banyak dilakukan masyarakat, yang kemudian diperiksa terlebih dahulu oleh Kominfo sebelum diturunkan. Pemeriksaan dilakukan secara tim, seperti dengan kepolisian, komunitas keagamaan dan perwakilan masyarakat.
Respons KPI
Agung Suprio santai saja dengan banyaknya respons penolakan rencana KPI tersebut. Dia menjelaskan hal-hal yang menjadi kerisauan warganet dan pelaku konten kreatif.
Pimpinan KPI itu menegaskan, institusinya tidak akan bertumpang-tindih dengan tugas pengawasan dari Kominfo. Dia mengatakan pembagian kerjanya bakal jelas. Kominfo hanya mengawasi konten teks pada media baru tersebut, sedangkan KPI akan mengawasi di luar masalah teks.
"Kominfo hanya (awasi) teksnya. Terus misalnya hoaks dan ujaran kebencian. Kalau kami awasi media baru bersiaran. Pokoknya semua yang media baru bersiaran misalnya HBO TV, Hooq, Iflix atau istilahnya itu Over the Top (OTT)" jelasnya kepada VIVA.co.id.
Agung menuturkan, tugas KPI sejatinya bukan cuma mengawasi saja tapi lebih dari itu adalah literasi kepada warga. Malahan, Agung sudah merencanakan, kali ini KPI bakal total untuk literasi dengan menerapkan strategi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) bukan lagi sporadis.
Untuk itu, KPI dalam waktu dekat ini akan berupaya memasukkan literasi digital dalam kurikulum SD sampai SMA. "Bukan tanpa tujuan strategi TSM itu. Tujuannya agar siswa atau warga negara punya self censorship," jelasnya.
Dengan kemampuan warga negara yang bisa menjalankan self censorship, Agung mengatakan, nantinya KPI berharap warga menjadi makin berdaya dan mandiri, kreatif dalam pengelolaan konten di media baru bersiaran. Dengan demikian warga negara tak lagi menjadi objek penyiaran saja tapi menjadi subjek.
