Ironi KPI

Menjawab soal YouTube sampai Netflix telah menyediakan konten khusus untuk anak-anak, Agung meminta semua warganet untuk sadar, kehidupan digital tak kenal waktu beda dengan televisi konvensional yang diatur siaran yang tak untuk dikonsumsi anak-anak.

Baca Juga

Perintah Chairul Tanjung, Trans7 Hentikan Permanen Program Xpose Uncensored 

"Digital itu tak kenal waktu. TV konvensional kenal waktu, untuk anak-anak ada jam sekian. Kalau digital itu anytime, any device dan anywhere. Makanya literasi ini ditujukan self censorship, sehingga punya kemampuan memilah dan memilih tontonan media baru, makanya lewat TSM, lewat pendidikan," katanya. 

Wajibkan kantor khusus

Baca Juga

DPR Minta Komdigi dan KPI Evaluasi Hak Siar Trans7 Imbas Tayangan Pesantren

Sebagai bagian langkah masuk ke YouTube sampai Netflix, Agung mengatakan KPI akan berkoordinasi dengan Kominfo. Selain itu, Agung mengatakan, KPI akan meminta platform pengelola media baru bersiaran itu mendirikan kantor khusus di Indonesia. 

Baca Juga

DPR Bakal Panggil Trans7 Imbas Konten Diduga Lecehkan Pesantren: Media Jangan Kejar Rating dengan Perpecahan

Agung berdalih, permintaan itu untuk memudahkan koordinasi jika nanti ada konten yang dipersoalkan. 

"Kenapa? Agar ketika kami koordinasi terkait konten ada representasinya di Indonesia,. Tentunya masalah pajak juga meski itu bukan wilayah kami. Mereka harus berkantor di Indonesia, jangan punya kantor perwakilan di di Singapura," tegasnya. 

Agung membantah, langkah institusinya masuk ke YouTube sampai ke Netflix bakal mengubur dan memblokir platform yang tak sesuai selera lembaga tersebut. 

Selain itu, upaya lain yang dilakukan KPI untuk bisa mulus masuk ke YouTube sampai Netflix adalah, mengajak berdiskusi mereka yang menolak rencana ini.

"YouTuber saya rasa belum mengetahui (semangatnya). Makanya kami ingin undang YouTuber ke kantor untuk diskusi dengan KPI," ujarnya. 

Salah arah

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFENet, Damar Juniarto mengkritik rencana KPI masuk ke YouTube, Facebook TV sampai Netflix.

Menurutnya, KPI salah arah. Mandat dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kewenangan dan tugas kewajiban KPI menyangkut penyiaran, bukan hanya mengawasi isi siaran.

"Mengurusi penyiaran itu berarti KPI harus bisa membedakan antara mana yang ranah broadcast dan mana yang ranah broadband," jelasnya.

Ranah broadcast berciri memancarkan siaran memakai frekuensi, sedang ranah broadband memakai bandwidth di internet.   

Halaman Selanjutnya

Dalam broadcast macamnya ada TV Satelit (free to air) dan TV berbayar, sedang di broadband berbeda, Televisi protokol Internet (IPTV) dan Over the Top (OTT) streaming. YouTube dan Facebook masuk dalam OTT streaming dan Netflix masuk kategori yang berbeda lagi, yaitu Subscription Video on-demand (SVOD).