Hutanku Makin Membara
- ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/
Dedi menambahkan sebagian besar dari tersangka adalah pelaku individu yang melakukan pembakaran lahan secara tradisional untuk membuka ladang yang kemudian apinya menyebar dan memicu kebakaran lahan.
Pemerintah gagal
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya malu tidak dapat mengatasi Karhutla, yang saat ini sedang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Nur mengungkapkan, kasus karhutla sudah menjadi sorotan media negara tetangga Singapura dan Malaysia, karena asap dari karhutla tidak baik untuk kesehatan masyarakat.
"Presiden sendiri malunya kepada masyarakat tetangga, kepada Malaysia, kepada Singapura, Pak Jokowi bilang 'Kan saya malu terhadap mereka' Lah, enggak malu sama masyarakat di Palangkaraya? Presiden harusnya malu juga pada masyarakat Indonesia yang bertahun-tahun selalu menderita asap," ucap Nur Hidayati di Kantor Walhi di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
Selain itu, Nur menyatakan Pemerintah Indonesia telah gagal untuk menjaga amanat konstitusi. Pemerintah pun telah gagal menangkal kebakaran hutan, dan dia menyayangkan pemerintah masih menganggap jika efek dari karhutla dengan sikap biasa saja.Â
Dia pun menilai pemerintah masih acuh dalam restorasi lahan gambut yang sudah terbakar.
"Walaupun sudah ada Badan Restorasi Gambut, tapi itu masih kurang, karena korporasi yang jadi penyebab utama dari kebakaran hutan yang sifatnya masif itu belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk melakukan pemulihan," ucap Nur.
Pemadaman kebakaran hutan di Riau.
Penegakan hukum para pelaku kebakaran hutan juga dinilainya masih lembek. Seharusnya para pelaku diberikan sanksi hukuman pidana, perdata dan administratif. Walhi berharap pemerintah baru Jokowi-Maruf Amin dapat tegas menindak perusahaan induk dan memproses langsung pemilik izin lahan, yang lokasinya ditemukan adanya kebakaran hutan dan lahan. (hd)
Bantah Naikkan Tarif, Purbaya Fokus Tingkatkan Kepatuhan dan Tutup Kebocoran Pajak
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif pajak.
