Benih Oligarki di Parlemen

Dominasi partai koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen ini dikhawatirkan akan melanggengkan praktik oligarki politik di Indonesia. Dimana keputusan-keputusan penting di Republik ini, hanya ditentukan oleh segelintir elite yang menguasai partai. 

Baca Juga

Intip Gaya Putri Zulkifli Hasan Saat Pelantikan Anggota DPR

Secara hitung-hitungan, partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf menguasai 60 persen kursi di parlemen. Kekuatan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf dimotori PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi) dan PPP (19 kursi).

Tersisa 40 persen kekuatan partai non-pendukung Jokowi-Ma'ruf, yakni Gerindra (78 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi) dan PAN (44 kursi). Jumlah kekuatan ini masih berpotensi goyah, jika ada partai di tengah jalan tiba-tiba 'menyerah' merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. 

Baca Juga

Sultan B Najamuddin Kantongi Suara Bulat, Dipastikan Aklamasi Pimpin DPD RI

Dengan komposisi timpang di parlemen ini, praktis dinamika politik di parlemen relatif lebih smooth dibanding periode DPR sebelumnya. Karena baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dikuasai mesin politik yang sama.  

Di sisi lain, kekuatan partai non-koalisi Jokowi-Ma'ruf nyaris tak bertaring. Bahkan, tak ada lagi penegas partai oposisi pemerintah, karena Prabowo Subianto, sebagai penantang Jokowi di Pilpres 2019 lalu, sudah membubarkan partai-partai koalisinya. 

Baca Juga

Pelantikan DPR RI 2024-2029, Verrell Bramasta: Saya Resmi Sepenuhnya Milik Rakyat

"Saat ini tidak ada lagi partai politik yang siap jadi oposisi. Satu-satunya partai yang tegas jadi oposisi kan cuma PKS," kata pengamat politik, Adi Prayitno kepada VIVAnews, Kamis, 3 Oktober 2019.

Kekuatan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf di parlemen sudah tak terbendung. Pemilik mayoritas kursi di DPR adalah PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB. Mayoritasnya adalah partai pengusung Jokowi, minus Gerindra. 

Komposisi pimpinan DPR RI juga dikuasai elite partai pendukung pemerintah, tersisa Sufmi Dasco Ahmad, perwakilan dari Gerindra. Berbeda dengan periode pimpinan DPR sebelumnya, dimana kursi pimpinan DPR RI terdapat figur-figur oposan yang 'galak', seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon. "Bisa dipastikan ini akan jadi kabar buruk oposisi di parlemen," ujarnya.

Yang dikhawatirkan lagi, adalah jika parlemen yang dikuasai koalisi pemerintah ini hanya menjadi  lembaga 'tukang stempel' pemerintah. Segala keinginan pemerintah di Senayan seolah berjalan mulus, tanpa dinamika.

Setidaknya itu gambaran politikus Gerindra, Desmon J Mahesa terhadap evaluasi kepemimpinan DPR di bawah Bamsoet, yang memimpin DPR selama 1 tahun 9 bulan. Bamsoet, yang kini memimpin MPR RI dianggap hanya me-legitimate kepentingan-kepentingan pemerintahan Jokowi-JK. 

Halaman Selanjutnya

"Itu yang paling menggelikan hari ini Ketua DPR lalu. Walaupun Fahri Hamzah ngomongnya (kritis), tapi suara itu, suara DPR sebagai kelembagaan atau personalnya Fadli Zon, Fahri Hamzah," ujar Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019.